Maluku (ANTARA) - Dalam acara pelantikan pengurus ICMI Orwil Maluku periode 2025 – 2030 pada 27 Januari kemarin. Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa saat paparan stadium generalnya menyampaikan bahwa beberapa pokok pikiran tentang pilar strategis Pembangunan provinsi Maluku yang akan terus di akselerasi untuk menyambut cita-cita Indonesia Emas 2045. Pertama, Maluku sebagai Pusat Ekonomi Kelautan Indonesia, yang Kedua, Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Global. Ketiga, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Masa Depan. Keempat, Maluku sebagai Contoh Pembangunan Berkelanjutan dan Kelima, Peran Maluku dalam Mengokohkan Kebhinekaan.
Dalam tulisan ini, saya melihat 5 pilar strategis tersebut dalam kapasitas sebagai Insan perikanan Maluku (ISPIKANI) dan penerima beasiswa LPDP kementerian keuangan RI (Mata Garuda) serta Cendikiawan Muda ICMI. saya terfokus pada pilar pertama dan ketiga yakni berkaitan dengan Pusat ekonomi kelautan Kelautan Indonesia dan Pengembangan SDM Masa Depan Maluku. Konteks dua pilar ini saling berkaitan erat dan tak dapat dilepaspisahkan yakni antara Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) Kelautan Perikanan dan Penyiapan SDM.
Pilar Strategis Pembangunan Maluku
Berbicara pilar pembangunan Maluku maka Sektor kelautan dan perikanan harus menjadi leading sektor pembangunan Maluku ke depan. Dengan berada pada 3 Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) potensial yakni berada pada WPP 714 Laut Banda, 715 Laut Seram dan 718 Laut Arafura yang nilai potensinya mencapai 4,05 Juta ton atau sekitar 37 % dari total Sumberdaya Ikan Nasional kita. Terlihat bahwa Maluku adalah miniaturnya Indonesia yang secara karakteristik merupakan daerah Kepulauan. Hanya saja dengan kondisi dan potensi SDA yang ada, Maluku masih belum bisa keluar dari garis kemiskinan.
Berdasarkan data BPS Maluku, Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 15,78 persen, turun 0,27 persen poin terhadap Maret 2024. Dan berada pada posisi ke 10 setelah provinsi Nusa Tenggara Timur (Ini menyesuaikan data terbaru BPS berdasarkan nomenklatur baru 38 Provinsi, dengan adanya pemekaran beberapa provinsi di Papua dan Papua Barat) sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tahun 2024 adalah 73,40. Angka ini meningkat 0,65 poin atau 0,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 72,75.
Kalau dilihat sesuai status capaian pembangunan Manusia, IPM Maluku masuk Kategori tinggi sayangnya tidak berkorelasi positif dengan masih tingginya angka kemiskinan. Seharusnya jika IPM tinggi maka angka kemiskinan rendah. Status IPM dan Kemiskinan ini menjadi Pekerjaan rumah Gubernur dan wakil gubernur Baru, bagaimana dapat mengkosolidasikan semua para kepala daerah Kabupaten/Kota untuk berjuang bersama meningkatkan IPM serta menekan angka kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan Pengelolaan sumberdaya alamnya dengan baik dan berkelanjutan serta meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas yang akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku mengacu pada visi LAWAMENA yaitu Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil, Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.
Pada sisi SDM, saat ini melalui Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian keuangan RI, telah banyak Anak Maluku menjadi penerima salah satu beasiswa unggulan Indonesia tersebut dan telah selesai studi atau sementara proses studi S2/S3 di Kampus-kampus terbaik di Dalam dan Luar Negeri. Penerima Beasiswa LPDP asal Provinsi Maluku pada batch 2 tahun 2024 ini meningkat signifikan. Dari 38 Provinsi kita berada pada posisi 7 nasional dan untuk Wilayah Afirmasi Indonesia Timur kita berada pada posisi ke-2 setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hingga tahun 2024 terdata sekitar 999 orang penerima beasiswa LPDP asal Maluku dan kiranya tahun-tahun ke depan terus meningkat untuk mendukung peningkatan SDM Maluku di berbagai lini disiplin keilmuan.
Hilirisasi Sektor Perikanan
Pemikiran strategis Gubernur terpilih yang disampaikan terkait Hilirisasi di sektor perikanan patut diberikan apresiasi jika ini bisa segera ditindaklanjuti secara operasional. Dalam konteks pengelolaan perikanan yang berkelanjutan antara hulu dan hilir memang tak dapat dilepaspisahkan, Kalau di sektor Hulu berkaitan dengan Potensi sumberdaya ikan, Maluku sudah tidak diragukan lagi, dengan adanya 3 WPP potensial sekitar perairan provinsi Maluku. Namun di sektor Hulu juga kita masih terkendala dengan infrastruktur dan armadanisasi perikanan yang belum memadai, masih didominasi oleh nelayan skala kecil yang hampir 90 persen.
Dalam kebijakan perikanan nasional WPP 718 telah masuk kawasan Industrilisasi perikanan pada sektor perikanan tangkap. Ini terlihat dengan banyaknya kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan disana namun belum memberikan dampak positif bagi Maluku dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan transhipment atau alih muat ikan di tengah laut membuat ikan tidak lagi didaratkan di pelabuhan sekitar provinsi Maluku, yang berdampak pada kekurangan bahan baku di sektor hilir maupun pendapatan daerah dari sisi pelayanan jasa retribusi pelabuhan perikanan. Kelemahan kita hingga saat ini adalah pada hilirisasi perikanan belum berjalan dengan baik karena semua Industrilisasi perikanan seperti pabrik pengolahan ikan kaleng dan lainnya berada di luar Maluku, kita hanya mengirim bahan mentah saja bukan bahan jadi. Jalur logstik perikanan kita juga masih terpusat di bagian barat Indonesia (Jakarta dan Surabaya).
Maluku masih jauh tertinggal salah satunya adalah belum adanya infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi agar dapat memperkuat program hilirisasi sektor perikanan guna memperkuat sistem pengawasan dan logistik bongkar muat hasil perikanan di pelabuhan terdekat sekitar kepulauan Maluku. Jangan heran jika para pelaku perikanan masih melakukan transhipment atau alih muatan di laut karena secara Infrastruktur industri perikanannya dominan berada di luar provinsi Maluku. Salah satu kendala terbesar juga adalah tipe atau status pelabuhan perikanan kita hanya sebatas pelabuhan perikanan Nusantara (PPN) yang terletak di Ambon dan Tual seharusnya sejak dulu telah naik status menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Hal ini akan memperkuat Rencana kebijakan Hilirisasi di Sektor Perikanan di Maluku ataupun solusi operasional lainnya yang disampaikan Gubernur terpilih dengan membangun Maluku Integrated Port (MIP).
Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan
Hingga kini Pengelolaan perikanan Maluku masih belum berjalan maksimal karena regulasi nasional pun belum berpihak sepenuhnya serta infrastruktur utama dan pendukung belum memadai. Seandainya saja kita (Maluku) diberikan otonomisasi khusus kelautan, maka yakin sungguh Daerah seribu pulau ini akan maju pesat dan dapat bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia. Salah satu contoh Kebijakan yang belum pro terhadap percepatan pembangunan perikanan di Maluku adalah Sistem Dana bagi hasil (DBH) perikanan yang tidak menguntungkan daerah penghasil (By Origin).
Sesuai UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Pada Pasal 119 ayat 1 menjelaskan bahwa DBH sumber daya alam perikanan ditetapkan sebesar 80 persen dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan (PPP) dan penerimaan pungutan hasil perikanan (PHP). Sedangkan pada ayat 2 berbunyi DBH sumber daya alam perikanan untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut. Dalam pembagiannya 20 persen untuk pusat dan 80 persen dibagi rata ke seluruh kabupaten/Kota di Indonesia.
Walaupun memang secara formulasi dijabarkan Alokasi DBH perikanan berdasarkan data prakiraan PNBP itu dari yang 80 persen yang akan dibagi ke seluruh kabupaten Kota di Indonesia dibuat dalam dua alokasi yakni pertama Alokasi Formula 90 persen dengan alokasi dasar pemerataan 60 persen dibagi rata ke seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tidak terbagi ke daerah otonom. Kemudian dengan dasar Luas wilayah laut 40 persen dibagi berdasarkan luas wilayah laut tiap Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tidak terbagi ke daerah otonom. Yang kedua adalah Alokasi Kinerja 10 persen yang meliputi kinerja pemeliharaan Lingkungan dan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (sumber data dari Kementerian KLHK). DBH perikanan ini disalurkan secara langsung melalui transfer ke daerah (TKD) kabupaten/kota dan sesuai proporsinya. Provinsi tidak mendapatkan DBH.
Dari perhitungan formulasi ini memang cukup baik, namun sayangnya yang dilihat hanya Luas wilayah Laut tidak dilihat sebagai daerah penghasil atau jumlah produksi perikanannya sehingga secara finansial belum berdampak signifikan pemasukan bagi Maluku, padahal golden fishing ground itu berada Arafura yang mana kegiatan perikanan tangkap cukup masif dilaksanakan disana apalagi WPP 718 menjadi percontohan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) pada zona 3.
Berdasarkan data Ditjen perimbangan keuangan Kemenkeu RI, 10 Kabupaten yang memperoleh DBH tertinggi tahun 2024 pertama adalah Kabupaten Raja Ampat 15,7 M, kemudian Kabupaten Halmahera selatan 12,1 M, Kabupaten Pangkejene kepulauan 8,8 M, Kabupaten Maluku Barat Daya 8,4 M, Kabupaten Kepulauan Selayar 7,3 M, Kabupaten Natuna 7,3 M, Kabupaten Lingga 7,2 M, Kabupaten Sumenep 7,0 M, Kepulauan Tanimbar 6,9 M dan yang ke 10 adalah Kepulauan Aru 6,8 M. Jika dilihat banyak kapal yang operasional di kepulauan Aru. Ada 2 pelabuhan perikanan yakni Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dobo maupun Benjina seharusnya DBHnya lebih tinggi jika berdasarkan pungutan pengusahaan perikanan (PPP) dan penerimaan pungutan hasil perikanan (PHP) kapal yang melakukan operasional wilayah tersebut selain pelayanan kepelabuhanan melalui retribusi daerah.
Harapan Masyarakat Maluku
Pelantikan Gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2025 – 2030 tinggal menghitung hari, yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 6 Februari 2025. Pastinya Masyarakat Maluku berharap agar nakhoda baru Maluku dengan Jargon Lawamena ini dapat mengimplementasikan Visi dan Misinya dengan baik menuju Maluku Maju, adil dan sejahtera memaksimalkan potensi sektor-sektor Unggulan Maluku seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata dan tetap menjaga kelestarian lingkungannya.
Selain itu, pengembangan infrastruktur menjadi salah satu prioritas yang diharapkan, agar daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah kepulauan Maluku lebih terhubung dan aksesibilitasnya semakin baik selain peningkatan Kualitas pendidikan dan akses kesehatan yang merata di seluruh wilayah Maluku guna meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan generasi muda yang siap bersaing di masa depan.
Sebagai penutup, saya optimis pasangan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Maluku yang akan dilantik nantinya dapat memaksimalkan semua komponen masyarakat sebagai mitra strategis yang konstruktif serta kritis, Untuk bersama-sama membangun Maluku. Dan dengan jejaring yang dimiliki Gubernur terpilih yang secara politik memiliki kedekatan dengan Presiden RI Prabowo Subianto akan membuka peluang besar dalam mempengaruhi arah dan kebijakan nasional guna mengamodir kepentingan pembangunan di Provinsi Maluku yang tercinta ini. Mari katong samua bersatu membangun Maluku dalam semangat orang basudara potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa katong samua basudara.
*)Wasekjen 1 DPP Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) / Wasek ICMI Maluku / Ketua Mata Garuda LPDP Maluku
Gubernur baru Maluku, harapan baru untuk Maluku maju
Oleh Amrullah Usemahu Kamis, 30 Januari 2025 18:08 WIB

Amrullah Usemahu, Wasekjen 1 DPP Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) / Wasek ICMI Maluku / Ketua Mata Garuda LPDP Maluku. (ANTARA/HO-Dokuemntasi Pribadi)