Washington (ANTARA) - Senator Amerika Serikat Bernie Sanders pada Minggu (9/2) menolak pernyataan mantan Presiden Donald Trump terkait masa depan Gaza, menegaskan bahwa wilayah yang porak-poranda akibat perang itu harus dibangun kembali untuk rakyat Palestina, bukan untuk investor kaya.
"Lebih dari 47.000 warga Palestina tewas. 111.000 lainnya terluka," tulis Sanders di platform X. "Respons Trump? Mengusir paksa warga Palestina agar Gaza bisa dijadikan ‘proyek real estate masa depan. Sebidang tanah yang indah.’ Tidak. Gaza harus dibangun kembali untuk rakyat Palestina, bukan untuk turis miliarder."
Pernyataan Sanders ini muncul setelah Trump, dalam sebuah wawancara yang disiarkan Senin, mengatakan bahwa warga Palestina yang meninggalkan Jalur Gaza yang terkepung berdasarkan rencana kepemilikannya yang kontroversial tidak akan diizinkan kembali.
"Kita akan membangun komunitas yang aman, sedikit jauh dari tempat mereka sekarang, di mana semua bahaya ini terjadi. Sementara itu, saya akan memiliki wilayah ini. Anggap saja ini sebagai proyek real estate untuk masa depan, sebidang tanah yang indah," kata Trump dalam wawancara dengan Fox News, menegaskan kembali usulannya untuk mengambil alih Gaza.
Ketika pewawancara bertanya secara langsung apakah warga Palestina akan memiliki "hak untuk kembali," Trump dengan tegas menjawab, "Tidak, mereka tidak akan bisa, karena mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik."
Rencana Kontroversial Trump untuk Gaza
Trump mengajukan proposalnya di tengah gencatan senjata yang menghentikan perang Israel di Gaza setelah 15 bulan.
Rencananya untuk mengambil alih Gaza mendapat penolakan luas di tingkat internasional, tetapi Trump bersikeras akan tetap menjalankannya, bahkan berulang kali mengeklaim bahwa ia dapat memaksa Mesir dan Yordania untuk menerima pengungsi Palestina, klaim yang telah dibantah secara terbuka oleh kedua negara serta oleh warga Palestina sendiri.
Usulan Trump ini memiliki kemiripan kuat dengan gagasan yang sebelumnya dikemukakan oleh menantunya, Jared Kushner, pada Maret 2024.
Saat itu, mantan penasihat presiden tersebut memuji potensi properti Gaza yang dianggapnya "sangat berharga" karena lokasinya di tepi Laut Mediterania.
"Properti di tepi laut Gaza bisa menjadi sangat bernilai jika orang-orang fokus pada pembangunan ekonomi," ujar Kushner dalam sebuah wawancara di Universitas Harvard.
"Ini memang situasi yang kurang menguntungkan di sana, tetapi jika saya melihat dari perspektif Israel, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memindahkan penduduknya, lalu merapikan wilayah itu. katanya.
Perang Israel di Gaza telah menghancurkan wilayah tersebut, dengan setengah dari infrastruktur perumahan hancur atau rusak.
Hampir 2 juta warga Palestina terpaksa mengungsi, sementara Gaza menghadapi krisis besar akibat kekurangan sanitasi, pasokan medis, makanan, dan air bersih. Lebih dari 47.000 orang telah terbunuh.
Seruan PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (11/2) menyerukan agar konflik di Jalur Gaza tidak kembali pecah dan meminta semua pihak untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata serta melanjutkan negosiasi lebih lanjut.
“Kita harus menghindari dengan segala cara terjadinya kembali permusuhan di Gaza, yang akan membawa dampak tragis yang luar biasa,” kata Guterres.
Ia juga meminta Hamas untuk memenuhi jadwal pembebasan sandera yang direncanakan pada Sabtu mendatang.
Guterres menekankan pentingnya kedua pihak untuk mempertahankan gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi serius di Doha guna mencapai tahap kedua kesepakatan.
Pernyataan Sekjen PBB itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas keberlangsungan gencatan senjata yang rapuh, sementara mediator internasional terus berupaya mengamankan perdamaian yang lebih berkelanjutan di wilayah tersebut.
Sejak 19 Januari, gencatan senjata tiga tahap telah berlaku di Gaza, menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 orang dan menyebabkan kehancuran luas di wilayah Palestina itu.
Pada tahap pertama yang berlangsung hingga awal Maret, sebanyak 33 sandera Israel akan ditukar dengan tahanan Palestina, dengan pertukaran keenam dijadwalkan berlangsung pekan ini.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Otoritas Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang di Gaza.
Pernyataan Perang
Kelompok Palestina pada Selasa mengecam rencana Presiden AS Donald Trump untuk menguasai Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya dan menganggapnya sebagai "pernyataan perang" yang bertujuan mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
"Pernyataan Trump baru-baru ini menunjukkan wajah asli kemitraan Amerika-Zionis dalam menyerang rakyat kami," demikian pernyataan oleh Komite Tindak Lanjut Pasukan Nasional dan Islam.
Komite tersebut merupakan organisasi payung bagi sebagian besar kelompok Palestina yang mengatakan rencana Trump sebagai "pernyataan perang".
Komite memuji tindakan cepat negara-negara Arab yang akan bersidang pada 27 Februari untuk mengambil langkah-langkah praktis dan langsung, yang memainkan peranan penting dalam melawan rencana kejahatan Trump.
"Keteguhan hati rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat dan di dalam Israel membutuhkan dukungan politik dan material langsung untuk memperkuat perlawanan mereka dan membangun mereka di tanah mereka,” kata pernyataan itu.
Pada Minggu, Trump mengatakan kepada wartawan dalam Air Force One bahwa ia "berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza," dan mengusulkan agar sebagian wilayah kantong itu dialokasikan ke negara-negara Timur Tengah lainnya untuk rekonstruksi.
Pernyataannya ditolak secara luas oleh masyarakat internasional, termasuk semua negara Arab, dan banyak negara Eropa.
Baca juga: Rusia nantikan rencana Trump soal Gaza
Baca juga: Sekjen PBB: Hindari konflik di Gaza pecah kembali
Baca juga: Warga AS nilai rencana Trump di Gaza ide buruk
Baca juga: Turki: Tanah Palestina milik warga Palestina, bukan dagangan