Mataram (ANTARA) - Anggota DPR RI mendesak pemerintah segera menindak tegas pengusaha dan tengkulak yang membeli jagung petani Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat karena di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
Hal itu diutarakan oleh Anggota Komisi IV (membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan) DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan di Mataram, Minggu.
Ia mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera menindak tegas pengusaha dan tengkulak itu.
Desakan itu disampaikan menyusul anjlok harga jagung di tengah panen raya, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa.
Di Desa Kokarlian, Kabupaten Sumbawa Barat, harga jagung dilaporkan hanya dibeli Rp2.800 per kilogram jauh di bawah HPP jagung Rp5.500 per kilogram.
Baca juga: Bapanas sebut penyesuaian HPP gabah-beras-jagung untuk dukung target swasembada pangan
Baca juga: Mentan: Harga gabah dan jagung naik
"Petani kita menjerit. HPP yang telah ditentukan pemerintah tidak berjalan di lapangan. Pengusaha dan tengkulak membeli jagung semau-nya, tanpa mengindahkan aturan," ujar Johan Rosihan.
Johan menyayangkan lambatnya respons Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Ia meminta Bulog lebih aktif di lapangan dan tidak kalah cepat dari tengkulak yang bergerak langsung ke sawah.
"Bulog seharusnya menjadi ujung tombak swasembada pangan. Tapi kalau kalah sigap dari pengusaha nakal, bagaimana bisa petani merasa dilindungi? Pemerintah harus segera bertindak," ujar Johan.
Johan menilai lemahnya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah berpotensi merusak semangat petani dan mengancam keberlangsungan produksi pangan nasional.
Baca juga: Pemerintah naikkan harga gabah dan jagung dari petani
Ia juga meminta agar Bapanas turut mengevaluasi rantai pasok dan mekanisme penyerapan jagung di lapangan. Bila Bulog terkendala kapasitas gudang atau keterbatasan anggaran, Johan meminta agar Komisi IV DPR RI segera diberi penjelasan untuk mencari solusi bersama.
"Saya minta ada sanksi nyata bagi pengusaha dan tengkulak yang membeli di bawah HPP. Ini bentuk pelanggaran terhadap kebijakan harga pemerintah. Jangan sampai petani kita selalu jadi korban permainan pasar," katanya.
Johan menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan segera mengagendakan rapat koordinasi dengan Kementan, Bulog, dan Bapanas untuk membahas solusi konkret atas situasi yang merugikan petani ini.
