Kabupaten Bogor (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) University mempercepat pengentasan kemiskinan melalui integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Data Desa Presisi.
Integrasi data tersebut dibahas dalam Seminar Nasional bertajuk “Integrasi DTSEN dengan Data Desa Presisi sebagai Basis Pemutakhiran Data Mikro Menuju Percepatan Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan ketepatan data menjadi fondasi utama efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.
“Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memperbanyak program, tetapi harus dimulai dari ketepatan data. Integrasi DTSEN dengan data mikro desa yang presisi memungkinkan negara hadir secara tepat sasaran,” ujar Budiman.
Ia menjelaskan DTSEN diposisikan sebagai single source of truth DTSEN sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurut Budiman, keberhasilan DTSEN sangat ditentukan oleh kualitas pemutakhiran data hingga tingkat desa dan kelurahan, termasuk kemampuan memetakan rumah tangga miskin dan miskin ekstrem secara spasial dan berbasis kebutuhan lokal.
Dalam konteks tersebut, lanjutnya, Data Desa Presisi yang dikembangkan IPB dinilai sebagai sumber data mikro strategis yang dapat diintegrasikan dengan DTSEN sepanjang memenuhi standar verifikasi dan interoperabilitas nasional.
“Data Desa Presisi bukan sistem tandingan, melainkan mitra strategis DTSEN. Integrasi ini akan memperkuat perencanaan pembangunan dan memastikan intervensi pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan terukur,” katanya.
Seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, perwakilan pemerintah daerah, serta akademisi IPB.
Diskusi panel menyoroti peran DTSEN sebagai data rujukan nasional, strategi pemanfaatan data untuk penetapan target intervensi kemiskinan, serta praktik pemutakhiran data di tingkat desa.
Melalui forum ini BP Taskin mendorong kolaborasi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi, dalam penyediaan dan pemanfaatan data mikro berbasis desa.
