Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI meninjau area puncak haji di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armuzna) untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.
"Pemantauan ini penting untuk memastikan seluruh layanan di Armuzna benar-benar siap. Ini termasuk area tenda jamaah, serta fasilitas yang akan diberikan kepada jamaah," ujar Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Armuzna merupakan area vital dalam puncak pelaksanaan ibadah haji, yang menjadi pusat konsentrasi jamaah dan layanan.
Otoritas yang meninjau itu yakni perwakilan Kementerian Agama, BP Haji, hingga Komisi VIII DPR RI.
Ia menegaskan bahwa BP Haji memiliki mandat untuk memberikan dukungan menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji, mulai dari aspek teknis hingga koordinatif.
Baca juga: Garuda Indonesia ingatkan jamaah calon haji Banda Aceh tidak over bagasi
Baca juga: Kemenag Sumbar sebut Lion Air siap berangkatkan jamaah calon haji Embarkasi Padang
Baca juga: Kementerian Agama ikuti Arab Saudi soal batas usia haji
"Kami hadir lebih awal untuk mengidentifikasi potensi kendala dan menyampaikan evaluasi langsung kepada para penyedia layanan di Arab Saudi," kata dia.
Selain melakukan pemantauan di Armuzna, Kepala BP Haji juga diagendakan menghadiri Forum Umrah dan Ziarah ke-3 yang digelar di Madinah sebagai pembicara.
Forum internasional ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan layanan jamaah dari berbagai negara, dan menjadi ajang penting untuk memperkuat kolaborasi pelayanan umrah dan haji ke depan.
"Kehadiran kami dalam forum ini merupakan bagian dari diplomasi pelayanan. Kami menyampaikan pentingnya layanan yang sesuai dengan kebutuhan jamaah Indonesia, sekaligus memperkuat sinergi dengan mitra di Arab Saudi," kata Gus Irfan.
Kunjungan kerja Kepala BP Haji masih akan dilanjutkan ke sejumlah titik layanan lainnya, sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan secara menyeluruh menjelang musim haji 2025.
