Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah belum berencana menambah layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia dan menekankan perlunya persiapan yang matang.
"Kami tidak akan menambah (fast track) karena kami tahu diri belum punya kemampuan untuk mempersiapkan apa yang perlu kami persiapkan," kata Nasaruddin dalam pertemuan dengan Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan dirinya berharap suatu saat nanti, seluruh jamaah haji Indonesia bisa memperoleh layanan fast track haji, yang merupakan bagian dari Makkah Route Initiative, sebuah proses pelayanan keimigrasian dari Arab Saudi yang dilakukan di bandara Indonesia guna mempermudah dan mempercepat proses keimigrasian.
Namun demikian, kata dia, target tersebut perlu diupayakan sesuai tahapan kemampuan Indonesia dalam pelaksanaan layanan itu.
Baca juga: 900 calon haji asal Jabar belum lunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji
Nasaruddin juga mengakui masih ada kendala dalam melaksanakan layanan tersebut, termasuk soal identifikasi calon jamaah haji dan kasus pemalsuan berkas.
Oleh karena itu, alih-alih menambah layanan itu di Medan dan Makassar seperti rencana sebelumnya, Nasaruddin mengatakan kementeriannya akan memperbaiki dan menyempurnakan layanan fast track yang ada di tiga embarkasi saat ini.
Dia juga menyampaikan rencana untuk memperkuat kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam pemberkasan calon jamaah haji dan dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi wajah secara biometrik sehingga memperlancar proses layanan.
"Kami juga akan meng-upgrade, Saudi Arabia akan meng-upgrade, sehingga akan terjadi kemudahan," katanya.
"Jadi, fast track itu nanti tidak akan lagi ada persoalan soal teknis karena teknologi canggih ini sekarang akan membantu," katanya.
Baca juga: Kementerian Agama ikuti Arab Saudi soal batas usia haji
