Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mulai 2026 mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang melanjutkan sekolah ke SMP swasta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Anggota DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi alias Bang Kiwong mengatakan kebijakan tersebut ditujukan bagi siswa yang tidak tertampung di SMP negeri akibat keterbatasan daya tampung, namun tetap ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
“Mulai 2026, bantuan biaya masuk SMP swasta dianggarkan langsung oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan, masing-masing sebesar Rp2 juta per siswa,” kata Bang Kiwong, di Kota Bogor, Minggu.
Baca juga: Anggota DPRD Kota Bogor serap aspirasi warga Perumahan Citra Kencana
Ia menjelaskan, program bantuan tersebut sejatinya telah berjalan pada tahun ini, namun pelaksanaannya masih melalui Baznas Kota Bogor sebagai bagian dari dukungan pendidikan bagi masyarakat.
“Tahun ini programnya sudah berjalan lewat Baznas. Ke depan, agar lebih berkelanjutan dan tertata, anggarannya langsung dialokasikan melalui APBD Pemkot Bogor,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Bang Kiwong menyebut program tersebut menyasar ratusan siswa, seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap SMP negeri yang tidak sebanding dengan ketersediaan kursi di sekolah negeri.
Baca juga: DPRD Kota Bogor sampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa soal revisi KUHAP ke DPR RI
Menurut dia, kondisi tersebut kerap menimbulkan beban biaya awal bagi orang tua ketika anak harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial, Bang Kiwong menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan akses pendidikan bagi seluruh warga.
Ia menambahkan, bantuan biaya masuk SMP swasta diharapkan dapat menjadi solusi transisi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, tanpa mengurangi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Baca juga: DPRD Kota Bogor perkuat layanan RSUD melalui dukungan alkes senilai Rp30 juta
Selain membantu meringankan beban orang tua, program tersebut juga diharapkan dapat mencegah potensi putus sekolah akibat kendala biaya pendidikan pada masa awal penerimaan peserta didik baru.
Bang Kiwong menegaskan DPRD Kota Bogor akan mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendataan yang akurat dan mekanisme seleksi yang jelas agar bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang membutuhkan.
