Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Derta Rohidin mendukung penuh rencana Kementerian Haji dan Umrah terkait tata kelola Dam (Denda/Diyat) Haji 2026 dengan opsi penyembelihan di Indonesia.
"Wacana pemotongan Dam haji di Tanah Air adalah langkah rasional dan progresif yang harus kita dukung bersama. Ini bukan sekadar persoalan logistik ibadah, tetapi merupakan perwujudan kemandirian umat dan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di sektor peternakan," kata Derta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII, Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf, menjelaskan kementeriannya membuka opsi perbaikan tata kelola dam haji untuk 2026 berupa penyembelihan hewan dam haji di Indonesia.
Skema ini melibatkan berbagai pihak seperti Baznas, Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian, serta Asosiasi Peternak Domba.
Tujuannya tidak hanya untuk mempermudah jamaah haji, tapi juga untuk memperkuat ekosistem haji dan ekonomi umat melalui penguatan rantai pasok hewan yang sehat dan terstandar
Berdasarkan data kuota haji Indonesia tahun 2026 yaitu sebanyak 221.000 jamaah, dan mayoritas jamaah haji Indonesia melaksanakan haji tamattu, yaitu mendahulukan ibadah umrah, lalu dilanjutkan dengan ibadah haji pada tahun yang sama, sehingga wajib membayar dam (denda) dengan cara menyembelih seekor kambing atau puasa 10 hari bagi yang tidak mampu.
Menurut data kemenag, tahun 2024 ada sekitar 214.567 ekor kambing yang digunakan untuk dam.
Menurut Legislator dari dapil Bengkulu ini, potensi jumlah hewan Dam yang begitu besar ini merupakan kekuatan ekonomi yang signifikan. Jika skema penyembelihan dialihkan ke Indonesia, dengan opsi tata kelola dam yang baru ini, maka manfaat daging Dam yang sebelumnya terpusat di Arab Saudi akan didistribusikan langsung kepada mustahik di seluruh Nusantara melalui jejaring Baznas.
