Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berbasis keadilan, inklusif, dan keamanan, saat menjadi pembicara pada pertemuan tingkat menteri negara anggota GPAI (Global Partnership on AI) di ajang KTT Aksi AI di Paris, Prancis, Minggu (9/2) waktu setempat.
Pemerintah Republik Indonesia ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang, kata Meutya sebagaimana dikutip dalam keterangan pers Kementerian Komdigi di Jakarta, Senin.
Indonesia mendukung penguatan koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.
"AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua," kata Meutya.
Dia menyampaikan bahwa Indonesia mendorong kebijakan AI berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan serta penggunaan AI sebagai alat pendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Baca juga: Menkomdigi wakili Presiden hadiri AI Action Summit di Paris
Baca juga: Pemerintah harus punya strategi nyata bangun ekosistem AI
Baca juga: Kecerdasan buatan jadi kekuatan transformasi inklusif
