Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia dari dampak negatif teknologi digital.
Presiden, dalam pidatonya di acara peluncuran aturan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa aturan itu disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak pemerhati anak.
"Kita hadir di sini untuk acara yang sangat penting, untuk anak-anak kita. Mereka adalah masa depan bangsa Indonesia, yang akan meneruskan perjuangan dan pembangunan menuju negara yang makmur, aman, bersatu, dan adil," ujar Presiden.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan dari Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengenai ancaman serius dari penyalahgunaan media digital yang dapat merusak masa depan anak-anak.
Setelah mendengar berbagai masukan, Presiden langsung memberikan persetujuan agar langkah perlindungan segera dilakukan.
"Waktu itu saya segera menyetujui semua saran. Saya katakan, teruskan, konsultasi dengan semua pihak. Negara-negara besar pun sudah lebih dulu melakukan upaya perlindungan anak di dunia digital," katanya.
Presiden Prabowo menekankan bahwa teknologi digital bisa menjadi alat kemajuan, tetapi juga berpotensi merusak jika tidak dikelola dengan baik.
Presiden Prabowo mengingatkan bahaya konten digital yang dapat berdampak buruk pada akhlak, psikologi, dan karakter anak-anak Indonesia.
"Anak-anak kita harus tumbuh secara kreatif, sehat jiwa dan raga, berani, mandiri, dan optimistis. Perkembangan negatif yang cepat melalui media digital sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik," katanya menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perumusan regulasi ini, termasuk Menteri Komdigi, Menko PMK, serta tokoh-tokoh pemerhati perlindungan anak.
"Ini adalah hasil karya saudara-saudara semua. Saya mendengar saran-saran dari kalian, dan hari ini kita wujudkan perlindungan nyata bagi anak-anak Indonesia," katanya.
Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak.Di halaman samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, Presiden mengumumkan pengesahan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di hadapan kurang lebih seratusan siswa SD, SMP, dan SMA, perwakilan guru, dan tokoh-tokoh perlindungan anak.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat, 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak," kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP terbaru pemerintah itu.
Dalam acara bertajuk Bersama Jaga Anak Indonesia, Digital Aman, Bangsa Hebat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa PP itu dibentuk dari inisiatif Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang melaporkan mengenai rencana pembentukan PP pada tanggal 13 Januari 2025.
"Waktu itu, saya segera menyetujui semua saran, yaitu segera kita lakukan upaya-upaya untuk melindungi anak-anak kita. Saya katakan: Teruskan! Konsultasi dengan semua pihak, dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara-negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak," kata Presiden Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan bahwa anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat jiwa dan raganya.
Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengawali acara dengan menyampaikan laporan mengenai pembentukan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
Meutya Hafid menjelaskan bahwa PP itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo mengenai perlindungan anak-anak di ruang digital.
Dalam prosesnya, Meutya mengatakan bahwa Pemerintah telah menggelar tujuh kali forum diskusi publik (FGD) dan menampung lebih dari 200 masukan dari berbagai kelompok, baik di dalam negeri dan luar negeri.
Meutya pun berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang ikut terlibat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menyusun PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, Save the Children, dan UNICEF.
Di halaman samping Istana Merdeka, sejumlah menteri dan tokoh yang hadir dalam acara pengumuman PP tentang perlindungan anak itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi.
Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua KPAI Ai Maryati, Ketua LPAI Prof. Seto Mulyadi alias Kak Seto, dan Ketua Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab.
Baca juga: Presiden teken Peraturan Pemerintah lindungi anak di ruang digital
