Perangkat daerah Pemkab Bekasi diminta percepat eksekusi APBD 2024

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menandatangani APBD 2024 hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat disaksikan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Saya sudah instruksikan semua OPD untuk langsung injak gas mengeksekusi APBD 2024 demi kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat diminta melakukan percepatan eksekusi pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024.

"Saya sudah instruksikan semua OPD untuk langsung injak gas mengeksekusi APBD 2024 demi kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, di Cikarang, Minggu.

Dia mengatakan sektor infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah tahun depan melalui skema akselerasi, agar hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dapat segera dinikmati masyarakat.

Baca juga: Pemkab Bekasi tambah alokasi anggaran infrastruktur 2024 jadi Rp1,3 triliun

"Seperti di Bina Marga (Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi) sekarang sudah mulai lelang pengawas, jasa konsultan pengawas supaya nanti di Januari sudah bisa tender ataupun di e-Katalog untuk fisiknya. Mudah-mudahan Februari sudah ada pengerjaan," katanya.

Dani mengaku ada penambahan dana bagi hasil untuk pembiayaan tahun 2024 mengacu hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi.

"Dari hasil evaluasi tersebut terdapat penambahan dana bagi hasil yang digunakan untuk beberapa kegiatan, salah satunya penanggulangan longsor di dekat Jembatan Sungai Cipamingkis," ujar dia lagi.

Baca juga: APBD Kabupaten Bekasi 2024 resmi disahkan senilai Rp7,37 triliun

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan besaran penambahan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi yang tertuang dalam APBD 2024 senilai Rp79 miliar.

"Penambahan pendapatan itu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan mendesak yang belum teranggarkan, seperti perbaikan Jembatan Cipamingkis senilai Rp30 miliar, pembangunan sekolah-sekolah, puskesmas dan lain-lain Rp40 miliar serta beberapa kegiatan lain," kata dia pula.