Ngawi (ANTARA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jawa Timur secara resmi menyerahkan 24 SK Transformasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Ngawi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat tepian hutan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Jumadi dalam keterangannya di Ngawi, Kamis mengatakan penyerahan SK Transformasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
"Dengan SK ini, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa merusak lingkungan. Mari bersama, kita wujudkan hutan lestari untuk ekonomi yang lebih mandiri," ujar Jumadi.
Menurutnya, penyampaian salinan SK tersebut adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Lebih lanjut ia menjelaskan Perhutanan Sosial adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari. Program itu diharapkan dapat menjadi solusi sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara bertanggung jawab.
Sesuai data, program Perhutanan Sosial di Ngawi mencakup area seluas 17.409 hektare yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Masyarakat yang terlibat dalam program itu akan mendapatkan pendampingan teknis dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa dengan penyerahan 24 SK Perhutanan Sosial kepada Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi diharapkan sektor kehutanan makin memberikan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Ngawi.
"Ini bagian dari komitmen kita bersama dalam rangka menjaga hutan kita tetap lestari dan juga ekonomi kerakyatan kita, kesejahteraan masyarakat kita, semakin hari semakin baik dan juga sosial kemasyarakatan bisa terjalin dengan harmonis," kata Bupati Ngawi Ony.
Ia menilai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Perhutanan Sosial adalah terkait mengisi kegiatan pascapersetujuan diberikan.
"Karena itu Pelaksanaan Perhutanan Sosial membutuhkan komitmen dan keterpaduan program dari masing-masing sektor terkait di pusat maupun daerah, sehingga tujuan Perhutanan Sosial dapat tercapai," katanya.
Kegiatan juga dilakukan dialog interaktif terkait pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi. Diharapkan, melalui program ini, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi hutan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.
