KPU Kabupaten Bogor lantik sebanyak 200 ppk untuk Pilkada 2024

Sebanyak 200 ppk mengikuti pelantikan di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/5/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Maka saya minta teman-teman ppk untuk berkomitmen mensukseskan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melantik sebanyak 200 panitia pemilihan kecamatan atau ppk untuk bertugas di 40 kecamatan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Muhammad Adi Kurnia usai pelantikan di Sentul, Kamis, mengungkapkan ppk merupakan kepanjangan tangan kpu di tingkat kecamatan, sehingga perannya menentukan kesuksesan berjalannya pesta demokrasi mendatang.

"Maka saya minta teman-teman ppk untuk berkomitmen mensukseskan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bogor,” ungkap Adi.

Baca juga: KPU Bogor beri penjelasan soal 10 PPK langgar etik kembali daftar
Baca juga: KPU Bogor: Belum ada bacalon perseorangan yang penuhi syarat dukungan

Sebanyak 200 ppk yang dilantik memiliki tantangan dalam menyelenggarakan Pilkada dengan daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak di Indonesia, yang diperkirakan lebih dari 3 juta jiwa.

“Mari kita mengulang kesuksesan Pemilu presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif pada pilkada di Kabupaten Bogor yang akan datang,” ujarnya.

Sementara, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu di tempat yang sama menitipkan pesan kepada para ppk yang dilantik untuk mewujudkan suksesi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bogor.

Baca juga: Calon perseorangan Pilkada Bogor wajib kantongi minimal 252.814 dukungan

“Saya berpesan agar PPK melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil dan netral dalam mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Bogor. Juga harus aktif berkolaborasi dan bersinergi baik yang sifatnya hirarki ke kpu, kemudian dengan panwas kecamatan dan Forkopimcam,” kata Asmawa.

Menurut dia, setelah dilantik ppk harus gerak cepat dalam menyosialisasikan tahapan Pilkada kepada masyarakat luas untuk meningkatkan partisipasi pada pilkada mendatang.

“PPK untuk lebih hati-hati, lebih cermat, lebih teliti dan tertib dalam rangka penata usaha atau administrasi keuangan, karena jangan sampai menjadi bermasalah di kemudian hari,” tegas Asmawa.