Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya menyatakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus transparan dalam penggunaan anggaran subsidi listrik.
Asep di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, menyebutkan transparansi ini penting untuk memastikan bahwa anggaran subsidi tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Ia juga mengkritik kebijakan PLN yang memberikan diskon tarif listrik hanya pada saat penggunaan listrik minim.
"PLN sebaiknya memberikan diskon tarif listrik pada saat penggunaan puncak, seperti saat Ramadhan dan Lebaran," ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.
Baca juga: Menteri ESDM tegaskan subsidi listrik 2025 difokuskan sasar rumah tangga rentan
Baca juga: Kemen ESDM sepakat beri lebel rumah pengguna listrik subsidi
Baca juga: Pemerintah siapkan dana 455 juta dolar AS subsidi penjualan sepeda motor listrik
Menurut dia, transparansi PLN dalam penggunaan anggaran subsidi sangat penting, karena PLN telah menerima anggaran subsidi yang sangat besar.
Asep menyebutkan, jika subsidinya ternyata tidak tepat sasaran, maka itu dapat dikategorikan sebagai inefisiensi atau bahkan korupsi.
"Tahun 2024 saja, PLN telah menerima anggaran subsidi sebesar Rp70 triliun, dan tahun 2025 sebesar Rp90 triliun. Jadi, agenda transparansi bagi seluruh BUMN, tak hanya PLN, itu semestinya berangkat dari kondisi yang lebih komprehensif," kata Asep.
Ia juga mempertanyakan validitas data pelanggan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Apakah data pelanggan yang terdaftar dalam DTKS tersebut valid? Dan apakah anggaran subsidi yang diberikan oleh negara kepada PLN itu sepenuhnya terserap oleh mereka?" kata Asep.(KR-MFS)
