Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) memberikan insentif bagi biomassa cangkang sawit untuk mendukung kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik di dalam negeri.
Chairman APCASI Dikki dalam keterangannya, Senin, mengatakan selama ini sebagian besar anggaran BPDP terserap untuk program biodiesel, sementara biomassa cangkang sawit juga memiliki potensi besar sebagai energi terbarukan dan penggerak ekonomi daerah.
“Persoalan logistic cost cangkang sawit untuk bisa masuk ke PLTD milik PLN harus diberikan insentif melalui anggaran BPDP. Jangan hanya biodiesel yang menyerap insentif lebih dari 90 persen anggaran BPDP. Harus ada juga untuk biomassa,” kata Dikki.
Ia menjelaskan produksi cangkang sawit nasional saat ini mencapai sekitar 12–14 juta ton per tahun. Sebagian besar komoditas tersebut masih diekspor ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan sebagai substitusi batu bara pada pembangkit listrik.
Menurut dia, pemanfaatan di dalam negeri justru lebih strategis karena dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
“Sirkulasi ekonomi harus mengalir ke pengusaha kecil dan menengah di dalam negeri. Jangan hanya bahan mentahnya dikirim ke luar, tetapi nilai tambahnya dinikmati bangsa sendiri,” ujarnya.
Dikki menilai pasar domestik cangkang sawit masih terbuka luas, terutama untuk kebutuhan co-firing di PLTU maupun bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PLN, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Namun, tingginya biaya logistik dari pabrik kelapa sawit menuju lokasi pembangkit listrik menjadi tantangan utama dalam pengembangan biomassa tersebut.
Ia menyebut cangkang sawit merupakan biomassa yang efisien dan memiliki potensi besar dalam mendukung transisi energi nasional.
“Cangkang sawit adalah biomassa yang paling bagus dan paling efektif dibandingkan biomassa apa pun yang ada di seluruh dunia,” katanya.
Terkait regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR), Dikki mengatakan kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ekspor cangkang sawit Indonesia karena pasar Eropa untuk komoditas itu relatif kecil.
Menurut dia, pasar utama cangkang sawit Indonesia saat ini justru berada di kawasan Asia yang memiliki jarak distribusi lebih dekat.
“Pasar Eropa untuk cangkang sawit kecil sekali, karena logistic cost dan kebijakan Uni Eropa yang tidak membolehkan pengiriman green energy dari sumber yang jauh,” ujarnya.
PALMEX Jakarta 2026 yang berlangsung pada 6–7 Mei menjadi ajang bagi pelaku industri sawit memperkenalkan inovasi hilirisasi dan digitalisasi sektor perkebunan, termasuk pengembangan biomassa berbasis limbah sawit.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
