Komisi I DPR berharap program satelit baru digagas BAKTI bisa terlaksana

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid berharap program yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk penyelenggaraan satelit baru pada 2023 terlaksana.

Meutya dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu pagi, mengatakan bahwa satelit baru itu diperlukan mengingat penggunaan internet yang sudah cukup padat ditambah dengan beragam konten yang ada saat ini.

"Tampaknya penggunaan internet  sudah cukup padat dan konten-konten sekarang tidak lagi teks, video, dan lain-lain, memerlukan bandwidth lebih besar.  Saat ini bandwidth-nya sudah cukup penuh.  Gagasan yang dilakukan oleh BAKTI untuk digunakan secara gratis oleh masyarakat, baik itu tenaga kesehatan maupun murid di sekolah," kata dia.

Meutya mengatakan hal itu usai memimpin pertemuan Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI dengan Direktur Utama (Dirut) BAKTI Anang Latif tentang Program Penyediaan Akses Internet di Sumatera Utara, Jumat (8/4).

Dalam rapat, tim panja mendapatkan penjelasan dari Dirut BAKTI tentang Program Penyediaan Akses Internet di Provinsi Sumatera Utara merujuk pada Peta Digital 2021—2024.

Selanjutnya, tim panja juga mendukung BAKTI untuk terus melakukan langkah-langkah  tepat dan strategis dalam mengantisipasi berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan akses internet bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pengembangan usaha.

Baca juga: Satelit SATRIA dapat penghargaan di ajang PFI Awards 2021
Baca juga: Satelit Nusantara Satu mengorbit di atas Papua

Meutya menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI sedang membuat panja untuk dukungan internet, pemerataan internet yang dilakukan oleh Kemenkominfo, khususnya oleh BAKTI di seluruh Indonesia.

"Jadi, kami ini dalam rangka masukan untuk panja sebetulnya pelaksanaannya sudah seperti apa, kalau ada kendala, kendalanya seperti apa? Termasuk misalnya dukungan-dukungan anggaran," tuturnya.

Misalnya, diperlukan lebih banyak titik, menurut dia, berarti juga harus memikirkan tidak hanya fungsi pengawasan, tetapi fungsi penganggarannya seperti apa. "Jadi, kurang lebih seperti itu dan kami akan ke beberapa titik, Sumatera Utara salah satunya," ujarnya.

Berkaitan dengan wilayah blank spot yang masih ada di Provinsi Sumatera Utara, Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI meminta BAKTI untuk terus bersinergi dengan penyelenggara operator seluler dalam pembangunan infrastruktur BTS 4G.

Tim panja juga akan menjadikan berbagai masukan yang disampaikan untuk selanjutnya akan menjadi bahan/catatan dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan mitra Komisi I DPR RI.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas yang turut hadir dalam kunjungan ke Sumatera Utara mendorong BAKTI untuk selalu intensif melakukan sinergi dan koordinasi dengan para operator seluler, mengingat daerah-daerah blank spot yang belum tertangani oleh operator seluler BAKTI saat ini belum seluruhnya tertangani.

Ia juga menyebutkan masih banyak daerah yang memiliki kelambanan dalam jaringan internetnya meskipun di daerah-daerah tersebut sudah ada VSAT atau stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter.

Diharapkan pula alokasi anggaran pemerintah yang sudah digunakan oleh BAKTI untuk bangun proyek multinasional itu benar-benar dirasakan manfaatnya dan maksimal dalam penyediaan akses internet dan juga layanan telekomunikasi.

BAKTI memiliki sebaran Nasional Akses Internet BLU BAKTI dengan total 15.827 titik layanan akses internet, sebanyak 40,18 persen untuk pendidikan, 27,20 persen untuk kantor pemerintahan, dan 24,77 persen untuk pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, 2,98 persen untuk tempat ibadah, 2,41 persen untuk pusat kegiatan masyarakat, 1,00 persen untuk pertahanan dan keamanan, 0,61 persen untuk lokasi Wisata, 0,55 persen pelayanan usaha dan 0,30 persen untuk transportasi publik.

Baca juga: Kominfo percepat pembangunan infrastruktur digital merata sepanjang 2021