Program LLTT Kota Bogor diharapkan dapat tingkatkan kualitas hidup warga

Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, berharap Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) Kota Bogor sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur, dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga melalui sanitasi dan pengolahan limbah.

Wali Kota Bogor Bima Arya, di Kota Bogor, Rabu, mengatakan pembangunan kualitas manusia adalah salah satu dari tiga prioritas utama program pembangunan di Kota Bogor, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia, infrastruktur dan reformasi birokrasi.

"Pada program peningkatan kualitas hidup manusia, bukanlah sesuatu yang mudah, karena merupakan ikhtiar membangun kultur atau kebiasaan," katanya.

Baca juga: Kota Bogor jadi lokasi pengembangan SPALD-T skala wilayah dan kota

Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor saat ini fokus menjalankan dua program pembangunan yakni infrastruktur dan kultur. Dirinya melihat, ikhtiar membangun kultur ini bukan sekadar membangun infrastruktur dengan sistem teknologinya, tapi juga harus diiringi dengan edukasi secara berkesinambungan.

Bima Arya saat melaunching program layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT) Kota Bogor, di Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Air Limbah (UPTD IPAL) Kota Bogor, di Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, mengatakan, program LLTT ini salah satu bentuk edukasi berkesinambungan dari kebiasaan warga.

"Program ini secara tidak secara langsung menjadi jawaban yang dibutuhkan dalam menentukan kualitas hidup warga, yaitu sanitasi dan pengolahan limbah," katanya.

Baca juga: UPTD PAL, Layani Pembuangan Limbah Cair Rumah Tangga

Edukasi pembangunan kultur manusia, kata dia, harus sejalan dengan ketersediaan infrastrukturnya, baik toilet, sanitasi, maupun pengolahan air limbah.

Bima Arya juga menyebut, program LLTT ini cocok dengan semangat Kota Bogor dalam mencapai predikat "smart city". "Ke depan infrastruktur yang ada secara bertahap akan terus dibangun dan disempurnakan, berikut dengan layanannya," katanya.

Bima Arya juga mengingatkan, perangkat daerah terkait di Kota Bogor untuk terus mengawal dan diharapkan tidak terhenti karena faktor teknis. Salah satunya melalui kerja sama dengan pihak lain.

"Jika sistem yang ada sudah berjalan dan kebiasaan sudah diubah, maka akan memberikan dampak bagi kesejahteraan melalui PAD (pendapatan asli daerah), baik secara langsung maupun tidak langsung," katanya.

Baca juga: Pemkot Bekasi terima hibah Bank Dunia Rp2 triliun untuk pengolahan air limbah

Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Prasetyo, yang hadir di Kota Bogor, menyatakan, pemerintah pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 mengamanahkan adanya peningkatan akses sanitasi di daerah.

Menurut Prasetyo, diharapkan pada 2024 sudah sekitar 90 persen rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak atau didalamnya 15 persen akses sanitasi aman, tentunya didukung program layanan lumpur tinja terjadwal, serta ada penurunan angka buang air sembarangan hingga nol persen.