Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjalani sidang terbuka promosi doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) University dengan tim penguji antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.
Sidang promosi doktor tersebut digelar di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Dalam sidang itu Sudaryono mempertahankan disertasi berjudul “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia” yang mengkaji penguatan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah kebijakan holdingisasi.
Ia memaparkan pendekatan non-promosional diperlukan dalam proses penyelamatan dan penguatan perusahaan-perusahaan BUMN yang bergabung pasca-kebijakan tersebut.
“Setelah organisasi mengalami perubahan, aspek Key Strategic Performance Objective (KSPO) dan pengelolaan utang menjadi sangat krusial, sehingga penguatan organisasi dan sistem pengawasan kerja menjadi penting,” ujarnya dalam paparan sidang.
Selain itu Sudaryono menekankan perlunya penyelarasan internal antar-perseroan, khususnya pada faktor sosial, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pelaporan agar kinerja holding dapat berjalan efektif.
“Penyelarasan pada aspek SDM, IT, dan pelaporan merupakan tantangan yang perlu dikaji dan dipertimbangkan secara matang,” katanya.
Sidang promosi doktor tersebut dipromotori oleh Prof. Dedi Budiman Hakim, Prof. Adler Haymans Manurung, serta Dr. Zaenal Asikin. Sementara tim penguji terdiri atas Dr. Andi Amran Sulaiman, Prof. Rachmat Pambudy, Prof. Noer Azam Achsani, serta Dr. Linda Karlina Sari.
Sidang terbuka promosi doktor tersebut turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria.
Dalam sidang tersebut, Sudaryono tercatat menempuh program doktor dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00.
Dalam paparannya Sudaryono juga menegaskan BUMN merupakan implementasi amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kinerja dan keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kata dia, kebijakan modifikasi super holding BUMN yang diputuskan pemerintah pada awal 2025 dinilai relevan untuk memperkuat kinerja dan tata kelola BUMN ke depan.
