Hikmahanto apresiasi tanggapan Menkopolhukam terhadap PM Australia

Depok (Antaranews Bogor) - Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana memberikan apresiasi kepada Menkopolhukam Djoko Suyanto karena responnya terhadap pernyataan PM Australia Tony Abbott terkait insiden pencari suaka.

"Pemerintah Indonesia harus melawan kebijakan PM Tony Abbott selama pemerintahannya terus menerapkan kebijakan unilateral terkait para pencari suaka," kata Hikmahanto, Kamis.

Menkopolhukam kata dia telah memberikan perspektif bahwa Pemerintah Australia di bawah pimpinan PM Tonny Abbot harus paham dan mengerti apa arti "kedaulatan RI" yang dilanggar begitu saja oleh AL Australia.

Menurut dia ketegasan juga diperlihatkan dengan pernyataan Menko bahwa pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara manapun (termasuk kapal laut Australia), maka negara tersebut harus mengelolanya sesuai amanat Konvensi tentang Pengungsi dan harus mengurus nya bersama-sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM).

"Peringatan Menko Polhukam bahwa Indonesia akan terus meningkatkan patroli keamanan laut untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali merupakan respons tepat atas kebijakan unilateral yang arogan dari PM Tony Abbott," tegasnya.

Hikmahanto menjelaskan PM Tony Abbott membuat pernyataan di Davos, Swiss terkait penanganan pencari suaka yang sangat tidak bersahabat terhadap Indonesia meski menyanjung Presiden Susiloa Bambang Yudhoyono sebagai sahabat

Pernyataan PM Abbott yang mendasarkan pada kedaulatan Australia untuk membenarkan kebijakan menghalau kapal-kapal pencari suaka ke Indonesia sangat bertentangan dengan Konvensi tentang Pengungsi 1951. Para pencari suaka telah dilabel sebagai imigran gelap tanpa dilakukan penyaringan.

"Kebijakan PM Abbott sangat unilateral dan telah menggunakan angkatan perang, khususnya Angkatan Laut, untuk mengimplementasikan kebijakannya," katanya.

Negara maju seperti Australia ternyata masih memiliki para pengambil kebijakan yang berpotensi melanggar HAM. Padahal secara tradisional negara seperti Australia yang mencermahi banyak negara berkembang terkait penghormatan HAM.