Ini penyebab utama "stunting" di Nunukan

Nunukan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara mendeteksi masalah konsumsi dan infeksi penyakit sebagai penyebab utama kasus stunting, masalah gizi kronis karena kekurangan gizi dalam jangka panjang yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan anak sehingga anak bertubuh kerdil.

"Tingkat konsumsi ini sangat erat kaitannya dengan akses pangan, sementara infeksi penyakit disebabkan juga oleh kondisi sanitasi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan," kata Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Selamat, Kamis.

Baca juga: Waduh hampir 2.000 balita di Kotabaru termasuk kerdil

Ia menambahkan, pola asuh orang tua yang salah juga bisa menjadi penyebab anak mengalami kekerdilan.

Selamat menjelaskan, secara fisik anak yang mengalami kekerdilan tinggi badannya lebih pendek daripada anak-anak normal seusianya.

Kalau anak seorang anak mengalami kekerdilan sampai pada usia dua tahun, ia mengatakan, kondisi itu bisa menjadi permanen dan mempengaruhi tingkat kecerdasannya.

Baca juga: Guru besar ilmu gizi IPB deteksi stunting-sejak dini dengan ukur panjang badan anak saat berbaring

"Karena 70 persen organ tumbuh kembang anak sudah terbentuk, sedangkan di sisa usia selanjutnya hanya sekitar 30 persen," ujar dia.

Selamat menekankan pentingnya semua unsur dalam masyarakat terlibat dalam upaya mencegah kekerdilan pada anak, antara lain dengan memperhatikan pemeriksaan kesehatan dan asupan gizi ibu hamil, pemberian asi pada bayi, dan pemeliharaan sanitasi.

"Semestinya tidak boleh ada yang bersikap acuh, semua harus ikut mengawasi, dan memberi pemahaman tentang ancaman stunting ini kepada masyarakat, dan ikut mencegahnya," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, kader PKK, para guru, dan orang tua harus bersama-sama berupaya mencegah dan menanggulangi kekerdilan pada anak.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid sudah menandatangani Komitmen Percepatan dan Pencegahan Anak Stunting dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta pada 3 Juli 2019.

Pemerintah daerah menindaklanjuti penandatanganan komitmen itu dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dari lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerdilan pada anak.