Pemkab Bogor komitmen perbaiki masalah gizi anak berstatus kurus

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menekankan komitmen pada perbaikan masalah gizi anak untuk penanganan balita berstatus kurus.

"Kita ketahui, gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Pemkab Bogor berkomitmen memperbaiki permasalahan gizi bagi anak," ungkap Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat kegiatan Rembuk Stunting di Cibinong, Bogor, Selasa.

Menurutnya, dari total 354.759 balita yang sudah ditimbang, balita berstatus sangat kurus tercatat 3.391 orang, kemudian balita kurus 16.018 orang, balita normal 315.253 orang dan balita gemuk 20.097 orang.

Baca juga: Pemkab Bogor susun strategi untuk wujudkan bebas stunting

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, telah menetapkan target zero stunting pada tahun 2023.

"Berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita melalui Bulan Penimbangan Balita (BPB) 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Bogor itu 9,89 persen, lebih rendah 2,8 persen dibanding 2021 sebesar 12,96 persen," ujarnya.

Pasalnya, gizi buruk dapat menimbulkan masalah stunting kronis sejak bayi dalam masa kandungan, hingga berdampak pada gagal tumbuh dan perkembangan bayi, terutama dalam tingkat kecerdasan.

Baca juga: Angka stunting Kabupaten Bogor alami penurunan 12,69 persen

Iwan mengatakan bahwa Pemkab Bogor berkomitmen melakukan percepatan perbaikan gizi sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2013.

"Perpres itu mengenai terintegrasinya pelayanan kesehatan, terutama kesehatan ibu, anak dan pengendalian penyakit dengan pendekatan berbagai program dan kegiatan di lintas sektor," jelas Iwan.

Menurutnya, Pemkab Bogor pun telah ikut serta dalam inovasi pendanaan pembangunan melalui bantuan keuangan kompetitif dari Pemprov Jawa Barat. Diharapkan, ini dapat mewujudkan percepatan Bogor bebas stunting.

Baca juga: Pemkab Bogor tentukan 14 kecamatan prioritas penanganan "stunting"

Ada tiga kegiatan utama yang diusulkan Pemkab Bogor, yaitu pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil serta pengadaan alat ukur antropometri kit, pemberdayaan masyarakat miskin berbasis komunitas menuju mandiri, serta pengembangan SPAM regional antardesa dan pembangunan tangki septik individual.