Moskow (ANTARA) - Presiden Nepal Ram Chandra Paudel menyatakan mundur di tengah aksi kerusuhan yang melanda negara tersebut, menurut laporan surat kabar India Today pada Selasa.
Melalui sebuah surat permohonan, para perusuh di Nepal mengatakan bahwa negara itu telah berada di bawah kepemimpinan mereka.
Selain itu, mereka menyerukan pembentukan "pemerintahan sipil yang dipimpin seseorang yang diterima secara universal" dan penyelenggaraan pemilu segera.
Sedikitnya 1.500 tahanan melarikan diri dari penjara Nakkhu di Lalitpur di tengah kerusuhan, lapor portal Khabarhub. Media setempat juga melansir adanya penembakan di gedung markas besar Kepolisian Nepal.
Baca juga: Oposisi Nepal desak PM Sharma Oli mundur di tengah aksi protes blokiran medsos
Protes massal yang sebagian besar melibatkan generasi muda, yang dijuluki media sebagai "Revolusi Gen Z", mulai berlangsung di Ibu Kota Nepal pada Senin (8/9) serta telah menyebar ke sejumlah kota besar di seluruh Nepal.
Protes yang mengakibatkan bentrokan dengan polisi itu telah menewaskan 19 pengunjuk rasa dan melukai ratusan orang lainnya.
Pada 4 September otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam batas waktu yang ditentukan.
Pemblokiran itu akhirnya dicabut menyusul protes yang dimulai pada pada Senin lalu.
Baca juga: Nepal batal blokir media sosial
Situasi di Nepal memanas setelah para pengunjuk rasa berhasil menerobos gedung parlemen, yang memaksa aparat penegak hukum menggunakan meriam air, gas air mata dan peluru tajam.
Akibatnya, sejumlah pengunjuk rasa mengalami luka, menurut laporan tersebut.
Setelah terjadinya bentrokan tersebut, otoritas Kathmandu langsung memberlakukan jam malam di sejumlah distrik kota.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
