Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan pembangunan dapur Makan Bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan.
"Pembangunan dapur ini harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan untuk menjamin kualitas gizi yang sampai ke penerima manfaat,” katanya di Sukabumi, Senin.
Menurut Zainul, DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sosialisasi Program MBG untuk warga Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi agar masyarakat bisa memahami tujuan dari program ini dan jadwal pelaksanaannya.
Dalam sosialisasi tersebut, dirinya sengaja menggandeng BGN yang merupakan lembaga negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. Tugas BGN untuk memastikan MBG yang disalurkan ke sekolah-sekolah benar-benar sesuai standar gizi yang telah ditentukan.
Baca juga: Pemkab Bekasi siapkan potensi BUMDes salah satu rantai pasok pangan MBG
Selain itu, lembaga tersebut juga fokus dalam mendukung program nasional yang diluncurkan serentak pada 6 Januari 2025 lalu, dan secara bertahap menjangkau seluruh wilayah di Indonesia yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jabar atau Kabupaten/Kota Sukabumi secara rutin melaksanakan sosialisasi Program MBG ke berbagai daerah khususnya ke wilayah Sukabumi bersama perwakilan dari BGN.
"Dari hasil pemantauan bersama BGN ke Desa Bojongkembar, bahwa masih ditemukan beberapa kekurangan yang terjadi terkait pelaksanaan Program MBG di daerah ini seperti dalam pembangunan SPPG," katanya.
Zainul mengatakan, SPPG merupakan dapur yang akan mengelola pembuatan hingga pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat atau pelajar. Tentunya keberadaan dapur ini harus benar-benar bersih dan bahan makanan harus memperhatikan keamanan pangan.
Baca juga: Prajurit TNI kawal program Makan Bergizi Gratis di Pebayuran Bekasi
Pendistribusian MBG memang belum merata di seluruh daerah, seperti di wilayah Kecamatan Cikembar belum seluruh sekolah mendapatkan program ini. Salah satunya kendalanya adalah pembangunan SPPG atau dapur MBG di satu wilayah membutuhkan beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh calon mitra.
Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan dari makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, seperti higienis dan memenuhi standar gizi nasional serta menunya tidak membosankan.
Meski telah berjalan di beberapa wilayah, harus diakui program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam pendistribusian makanan bergizi ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah pusat hingga daerah saat ini terus mencari solusi agar seluruh pelajar di Indonesia mendapat Program MBG.
"Secara nasional pemerintah menargetkan membangun 30 ribu dapur MBG secara bertahap dan di tahap awal ini atau 2025 sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto harus terbangun sekitar 5 ribu dapur," tambahnya.
Baca juga: Program MBG di Kabupaten Bekasi butuh suplai anggaran besar jika sasar seluruh peserta didik
Pada sisi lain, dia juga mengatakan Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. BGN bekerja sama dengan petani, peternak dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan untuk SPPG.
Sehingga keberadaan SPPG selain untuk menyediakan hingga menyalurkan MBG diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar khususnya petani, peternak, dan nelayan.
Selain itu, kepala desa maupun lurah setempat diminta untuk mengimbau para petani dan pemasok bahan pangan dapat berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi.
BUMDes dan koperasi bisa bekerja sama dengan pihak bank untuk mendapatkan pendanaan (kredit) dengan bunga rendah untuk memenuhi pembelian bahan pangan. Kemudian, SPPG juga memberdayakan masyarakat sekitar agar perekonomian masyarakat sekitar ikut meningkat.
Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.
Program MBG ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.
