Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalokasikan anggaran senilai Rp185 miliar untuk kebutuhan infrastruktur pendidikan tahun 2025, mencakup pembangunan serta perbaikan 100 gedung sekolah.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro mengatakan pembangunan sarana pendidikan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
"Ini juga selaras dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Bekasi yakni Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera. Mewujudkan sumber daya manusia unggul melalui sarana pendidikan yang memadai," katanya di Cikarang, Senin.
Baca juga: Sektor pendidikan Kabupaten Bekasi dapat alokasi anggaran Rp192 miliar pada 2021
Baca juga: DPRD Bekasi minta pemda mengoptimalkan anggaran pendidikan
Ia menjelaskan pekerjaan pada 100 gedung sekolah yang mendapatkan alokasi anggaran tahun ini mencakup pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru, rehabilitasi atau perbaikan sekolah hingga penataan halaman sekolah dan pembangunan pagar.
"Seluruh kegiatan tersebut mencakup jenjang pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Saat ini proses lelang pekerjaan sedang berlangsung, semoga tidak ada kendala dan bisa segera dikerjakan," katanya.
Pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang anak usia dini dan sekolah dasar dengan rincian satu gedung TK Negeri di Kecamatan Sukatani serta dua gedung sekolah dasar yakni SDN Wanajaya 06 dan SDN Sukajaya 05.
Baca juga: Ini alokasi anggaran untuk bangun sarana pendidikan di Bekasi
Pihaknya juga membangun 10 ruang kelas baru (RKB) pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mencakup tujuh RKB sekolah dasar serta tiga ruang kelas baru jenjang SMP.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi turut merehabilitasi atau memperbaiki sarana pendidikan di total 65 sekolah hingga penataan sarana pada 22 sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP. Seluruh kegiatan tersebut ditargetkan tuntas sebelum akhir tahun.
"Setiap tahapan mendapatkan pengawasan penuh untuk memastikan setiap pekerjaan dilakukan sesuai regulasi mengacu kontrak kerja maupun spesifikasi agar hasilnya bisa maksimal dan bisa segera dimanfaatkan masyarakat," kata dia.
