Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyiapkan potensi badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai salah satu rantai pemasok pangan untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Rahmat Atong di Cikarang, Jumat, mengatakan hasil pangan desa yang dikelola BUMDes dimungkinkan untuk dapat mendukung program MBG.
Dirinya bahkan menyebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto belum lama ini mengeluarkan surat keputusan nomor 03 tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.
Baca juga: Prajurit TNI kawal program Makan Bergizi Gratis di Pebayuran Bekasi
Baca juga: Program MBG di Kabupaten Bekasi butuh suplai anggaran besar jika sasar seluruh peserta didik
"Permendes sudah ada, hanya saja kami masih menunggu peraturan pelaksanaan teknis. Informasinya nanti melibatkan Badan Usaha Milik Desa," katanya.
Ia menyebutkan apabila peraturan dan pedoman teknis sudah ada, penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan akan dialokasikan minimal sebesar 20 persen dengan melibatkan BUMDes, BUMDes Bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat lain di tingkat desa.
"Kami sudah mengumpulkan para pengelola BUMDes melalui kegiatan bimbingan teknis dan kami juga sudah memberikan pengarahan untuk mendukung program MBG," katanya.
Baca juga: 2.935 porsi MBG didistribusikan kepada pelajar di 11 sekolah se-Kabupaten Bekasi
Atong turut menekankan penting bagi setiap pemerintah desa untuk mengaktifkan BUMDes agar bisa mendukung program unggulan pemerintah pusat yaitu MBG.
Namun, ia juga mengungkapkan bahwa belum semua pemerintah desa memiliki BUMDes yang aktif meski sebagian besar sudah berjalan dan bahkan beberapa di antaranya telah berkembang serta produktif menopang ketahanan pangan daerah.
"Intinya kami ingin menyampaikan kepada pemerintah desa untuk mengaktifkan BUMDes tujuannya bukan hanya mendukung MBG, tetapi juga untuk ketahanan pangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa," kata dia.(KR-PRA).
