Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperketat pengawasan terhadap rantai pasok pangan hewani guna mencegah praktik penyimpangan yang dapat mengancam kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2025.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan bahwa peningkatan permintaan pangan asal hewan selama Ramadhan dapat membuka celah bagi berbagai praktik yang menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih waspada dan memperketat pengawasan di seluruh rantai pasok, mulai dari produksi, pemotongan, distribusi, hingga pemasaran.
"Kami meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di seluruh rantai produksi dan distribusi, termasuk memastikan pemotongan hewan dilakukan di rumah potong hewan yang diawasi oleh otoritas veteriner," kata Agung dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Mentan sidak ke Pasar Cipinang pastikan stok beras aman selama Ramadhan
Baca juga: Mentan sidak dua pasar induk pastikan harga pangan stabil dan pasokan aman
Dia menyampaikan bahwa hal itu penting demi menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat.
Menurut Agung, terdapat beberapa bentuk penyimpangan yang berpotensi terjadi selama Ramadhan di antaranya peredaran daging gelonggongan, daging bangkai, pencampuran produk halal dan non-halal, serta pemalsuan informasi produk hewan.
Selain itu, pengawasan terhadap distribusi produk antarwilayah juga menjadi perhatian guna memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar kesehatan hewan sesuai regulasi yang berlaku.
“Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemantauan di pasar tradisional, ritel modern, serta jalur distribusi lainnya agar masyarakat mendapatkan produk hewani yang berkualitas dan aman dikonsumsi,” lanjut Agung.
Selain pengawasan di lapangan, Kementan juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) serta pentingnya pencegahan zoonosis. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih aman dan sehat.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengawasan produk hewani di lapangan. Jika menemukan indikasi penyimpangan, kami mengimbau untuk segera melaporkan kepada otoritas setempat agar dapat ditindaklanjuti,” tegas Agung.
Baca juga: Kementan gandeng Pos Indonesia gelar operasi pasar selama Ramadhan
Sebagai langkah konkret, Kementan meminta pemerintah daerah untuk menugaskan tim terpadu guna meningkatkan intensitas pengawasan selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2025.
“Tim ini akan melakukan inspeksi langsung ke berbagai lokasi strategis, termasuk pasar dan sentra distribusi pangan hewani, guna memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar kesehatan,” sebut Agung.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan Nuryani Zainuddin menambahkan bahwa pemerintah daerah diharapkan segera menyusun laporan pengawasan yang telah dilakukan dan menyampaikannya kepada kepala daerah dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan sebagai bahan evaluasi nasional.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Tim Terpadu guna memastikan pangan hewani yang beredar tetap dalam kondisi layak konsumsi dan sesuai standar kesehatan,” jelas Nuryani.
Dengan pengawasan ketat dan kerja sama semua pihak, Kementan berharap masyarakat dapat memperoleh pangan hewani yang berkualitas dan aman dikonsumsi selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2025.
