Ini Penyebab Penanggulangan Banjir Secara Swadaya Bekasi Tidak Optimal

Bekasi (Antara Megapolitan) - Kegiatan penanggulangan banjir secara swadaya oleh masyarakat Kota Bekasi, Jawa Barat, di bantaran Kali Bekasi jelang musim hujan kurang berlangsung optimal karena masih bersifat parsial.

"Menjelang musim hujan saat ini kami bersama warga di Perumahan Pondok Mitra Lestari melakukan penanggulangan banjir secara swadaya dengan menormalisasi saluran air, namun sifatnya belum secara menyeluruh (parsial), hanya di sebagian titik saja," kata Pengurus Paguyuban warga RW13 PML Zani (40) di Bekasi, Kamis.

Menurut dia, kegiatan normalisasi saluran air dilakukan di RT08/RW13 PML, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih sepanjang lebih kurang 12 meter per segi dari total panjang saluran yang membentang di sisi Kali Bekasi sepanjang 2 kilometer.

Pengerjaan normalisasi saluran air itu dilaksanakan secara kerja bakti melalui dana sumbangan warga yang totalnya mencapai Rp8 juta.

"Kemampuan keuangan warga sangat terbatas, sehingga kami hanya bisa melakukan normalisasi di satu titik saja. Itu pun tidak optimal karena di saluran lain masih terjadi sedimentasi dan juga penyempitan aliran air," katanya.

Alokasi dana yang dikumpulkan pengurus RT itu diperuntukan bagi pengadaan bahan material saluran seperti besi beton sebanyak enam unit berukuran 120 centimeter x 65 centimeter, kapsul beton untuk penyangga kelokan air, tenaga tukang dan kendaraan angkut.

Pemulihan saluran air secara swadaya itu terpaksa dilakukan warga RT08 dan RT10 PML menyusul belum adanya respons pemerintah daerah setempat atas keluhan yang dilaporkan paguyuban warga sejak 2016.

"Penanganan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi baru sebatas pemasangan pintu air pada 2015. Sampai sekarang belum ada lagi respons," katanya.

Zani yang juga menjabat sebagai Ketua RT08/RW13 PML mengungkapkan, kegiatan swadaya itu selain tidak optimal dalam mengentaskan banjir akibat luapan Kali Bekasi pada musim hujan, juga berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat sempat.

"Di PML ini ada 15 RT, kalau pengerjaan hanya dilakukan di RT08, biasanya warga di RT lain protes, sebab tidak mendapat perhatian atas kondisi saluran air di lingkungan mereka," katanya.

Zani menambahkan, proyek swadaya pengentasan banjir di wilayah itu sudah kali kedua dilaksanakan Tim Paguyuban warga.

Sebelumnya dilakukan pada 2015, di mana warga setempat sempat berhutang hingga puluhan juta rupiah kepada toko penjualan bahan material akibat keterbatasan anggaran yang terkumpul.

"Namun persoalan itu sudah kita bereskan," katanya.

Sementara itu, Ketua RW13 PML Edy Permadi (48) mengatakan pada 2017 pihaknya telah mengajukan sembilan kegiatan penataan lingkungan serta penanggulangan banjir sebagai proyek bantuan yang diminta kepada Pemkot Bekasi.

"Permintaan bantuan itu terdiri atas pemulihan tanggul yang nyaris roboh di depan gerbang utama perumahan sejak Juni 2017, pembuatan polder penampungan air, perbaikan tanggul di RT01/RW13, pengerjaan saluran di RT01-RT15, pembangunan kantor sekretariat RW13, pekerjaan infrastruktur jalan, perbaikan dinding tanggul Kali Bekasi yang bocor, perbaikan saluran bawah pintu air yang bocor dan pekerjaan taman lingkungan," katanya.

Poin permintaan bantuan itu rencananya akan disampaikan kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk dituangkan dalam kontrak perjanjian.

"Kami sangat apresiasi inisiatif Wali Kota Bekasi dalam menjalin perjanjian pengentasan banjir dengan warganya yang kini terdampak banjir. Kami akan turut serta dalam program itu," katanya.