Jakarta (ANTARA) - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang diselenggarakan pada 26 Maret 2025 akan menjadi momentum krusial dalam menentukan arah strategis bank ini ke depan.
Dengan berbagai agenda penting yang dibahas, keputusan yang diambil diharapkan mampu memperkuat posisi BTN dalam industri perbankan nasional, khususnya dalam sektor pembiayaan perumahan.
Menurut keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPST bank yang berfokus pada kredit perumahan ini akan digelar pada pukul 14.00 di Menara BTN, Jakarta Pusat. Salah satu fokus utama dalam RUPST kali ini adalah penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024.
BTN mencatatkan laba bersih sebesar Rp3 triliun pada 2024, sedikit menurun dari Rp3,5 triliun pada 2023. Penurunan ini terjadi di tengah tantangan ekonomi yang cukup signifikan, termasuk stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pelemahan daya beli masyarakat.
Meskipun demikian, manajemen BTN tetap optimistis dapat meningkatkan laba bersih pada 2025 dengan target pertumbuhan antara 10 persen hingga 15 persen, sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun.
Selain itu, RUPST juga membahas penetapan gaji, honorarium, fasilitas, dan tunjangan bagi direksi dan dewan komisaris untuk tahun buku 2025, serta tantiem atas kinerja tahun buku 2024.
Penetapan ini penting untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sejalan dengan kinerja dan kontribusi para pemimpin perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Agenda lainnya yang tidak kalah penting adalah persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan BTN.
Salah satu topik strategis yang dibahas dalam RUPST adalah rencana pemekaran usaha bisnis syariah melalui spin-off Unit Usaha Syariah (UUS).
Dengan aset UUS BTN yang telah mencapai Rp60,56 triliun, sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BTN diwajibkan untuk melakukan spin-off.
Terkait dengan spin-off tersebut, BTN juga membahas rencana pengambilalihan PT Bank Victoria Syariah. Akuisisi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi BTN dalam industri perbankan syariah.
Dengan mengintegrasikan Bank Victoria Syariah ke dalam struktur BTN, diharapkan sinergi yang tercipta dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah kepada masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, pengambilalihan atau akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) diharapkan dapat selesai sekitar dua bulan setelah agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlangsung.
Nixon menyebutkan, dana yang digelontorkan untuk pengambilalihan BVIS berkisar antara Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) milik BVIS serta loan equity dari sisi aset BVIS.
Seiring dengan itu, perubahan anggaran dasar perseroan juga menjadi salah satu agenda dalam RUPST. Penyesuaian ini diperlukan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan strategis yang direncanakan, termasuk spin-off UUS dan akuisisi Bank Victoria Syariah.
Dengan anggaran dasar yang disesuaikan, diharapkan proses implementasi strategi tersebut dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain aspek strategis, RUPST juga membahas perubahan susunan pengurus BTN, baik dewan komisaris maupun direksi.
Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur kepemimpinan BTN diisi oleh individu-individu yang kompeten dan mampu membawa perusahaan menuju pencapaian target yang telah ditetapkan.
Regenerasi dan penyegaran dalam jajaran manajemen diharapkan dapat membawa perspektif baru dan inovasi dalam pengelolaan perusahaan.
Baca juga: BTN buka pendaftaran mudik gratis mulai 10-12 Maret 2025
Baca juga: BTN tingkatkan cadangan kerugian penurunan nilai
Baca juga: Akuisisi Bank Victoria Syariah oleh BTN positif
