Jakarta (ANTARA) - Associate Director Pilarmas Investindo Maximilianus Nicodemus menilai tidak ada urgensi pemerintah menggabungkan BNI dan BTN, karena kedua bank pemerintah tersebut telah memiliki fokus bisnis yang sudah tepat dan mampu mengoptimalkan bisnisnya masing-masing.
"BTN memiliki pangsa pasar sendiri dan BNI juga memiliki pangsa pasar sendiri. BTN fokus pada properti, sedangkan, BNI fokus pada UMKM dan korporasi. Bahkan, BNI juga sedang membesarkan bisnis di luar negeri," katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Meski secara permodalan saat ini BTN lebih kecil dibandingkan dengan BNI, lanjutnya, BTN masih cukup baik untuk bersaing dengan bank-bank besar. BTN juga tengah berencana melakukan rights issue yang akan membuat modalnya bertambah tanpa perlu merger dengan bank BUMN lainnya.
Baca juga: BNI dukung program Taksi Alsintan penguatan sektor agrikultur pangan
Baca juga: BNI dan Bank Sumut kolaborasi dengan usung program Orange Synergy
"Dari sisi permodalan juga sudah cukup," ujarnya.
Maximilianus juga berpendapat bahwa rencana penggabungan BNI dengan BTN tidak bisa disamakan dengan penggabungan BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.
Ketiga bank syariah tersebut, disebutnya memiliki porsi yang kecil, sehingga dengan digabungkan akan lebih baik dan dapat mendorong penetrasi bank BUMN di pasar syariah.
"Hal tersebut dapat tercapai karena ketiganya mengincar pasar yang sama yaitu ekonomi Islam. Adapun untuk kasus BNI dan BTN, keduanya memiliki fokus bisnis yang berbeda," ucapnya.
Baca juga: BNI Sekuritas daftarkan 200 sopir bajaj gas DKI pada program BPJAMSOSTEK
Kendati tidak terlalu mendesak untuk digabungkan, ia menyampaikan bahwa mungkin pemerintah memiliki pertimbangan lain untuk menggabungkan kedua bank BUMN tersebut.
Salah satunya terdapat nilai-nilai yang menurut pemerintah akan melahirkan bisnis yang baik.
"Tentu, akan membuat gabungan kedua perusahaan akan makin besar, sinergi akan makin kuat. Tetapi pertanyaannya, seberapa profit dengan penggabungan ini. Hanya pemerintah yang bisa menjawab," tutur Maximilianus.
