Pemkab Bogor optimis serap anggaran APBD 2022 secara maksimal hingga akhir tahun

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan).

Jangan sampai terlalu banyak sisa anggaran. Saya sudah peringatkan dinas-dinas yang mempunyai anggaran besar.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, optimistis mampu menyerap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 secara maksimal hingga akhir tahun.

"Jangan sampai terlalu banyak sisa anggaran. Saya sudah peringatkan dinas-dinas yang mempunyai anggaran besar," kata Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Rabu.

Ia mengaku sedang menggenjot setiap perangkat daerah untuk merealisasikan anggaran, terlebih bagi perangkat daerah yang memiliki anggaran besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan.

Baca juga: Pemkab Bogor berupaya serap secara maksimal sisa anggaran APBD 2022
Baca juga: Pemkab Bogor minta proses tender dipercepat

Dari tiga perangkat daerah yang memiliki anggaran besar, Dinas Pendidikan menjadi perangkat daerah dengan realisasi anggaran tertinggi, yakni mencapai angka 80 persen.

"Beberapa pekerjaan sudah selesai tahap lelangnya, hanya tinggal pekerjaan di lapangan, dan itu perlu pengawasan betul agar tepat waktu," ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menyebutkan, hingga akhir Agustus 2022 Pemerintah Kabupaten Bogor masih menyisakan anggaran Rp3,82 triliun dari target belanja sekitar Rp8,5 triliun.

"Kita koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) informasinya sebagian besar pekerjaan sudah masuk lelang. Tinggal nanti bagaimana realisasinya di lapangan. Karena berkaitan juga dengan realisasi serapan anggarannya," terangnya.

Baca juga: Tiga dinas krusial serapan anggaran di Bogor dipacu untuk pembangunan

Menurut Mulya, penyebab lain yang membuat rendahnya serapan anggaran yaitu alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah (BHPRD) dan anggaran untuk program Satu Miliar Satu Desa atau Samisade belum seluruhnya digunakan.

"Samisade kan alokasinya besar itu belum semua terserap. Selain itu ada BHPRD yang belum terserap juga seluruhnya," terang Mulya.