Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberikan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) setempat karena dinilai telah berperan aktif dalam mengendalikan inflasi daerah.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri kepada Ketua Kadin Kabupaten Bogor Sintha Dec Checawaty dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 di Auditorium Sekretariat Daerah (Setda) Cibinong, Selasa.
Sintha menyebutkan penghargaan tersebut menjadi penambah semangat bagi Kadin Kabupaten Bogor untuk terus membersamai Pemkab Bogor melakukan sejumlah kegiatan pengendalian inflasi.
"Kami masih membersamai setiap kegiatan yang dilakukan pemkab, baik Gerakan Pangan Murah (GPM), maupun operasi pasar," kata Sintha.
Menurut dia, secara keseluruhan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bogor, tengah mendorong produk-produk lokal di setiap wilayah menjadi tonggak perekonomian.
"Kami sedang lihat, disiapkan datanya, agar sektor pertanian maupun peternakan sehingga bisa menjadi produsen di daerahnya. Sehingga, kebutuhan yang tidak terkendali atau sulit terkendali bisa terjaga dengan peningkatan produk daerah sendiri," jelas Sintha.
Sintha menyebutkan, TPID Kabupaten Bogor selain turun langsung ke masyarakat dengan GPM dan lainnya, juga terus melakukan evaluasi berkala yang dipimpin Pj Bupati Bogor dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Seluruh stakeholder juga terlibat, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga giatnya bisa terencana dan terukur," ujar Sintha.
Sementara, Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bogor sedang mengejar target inflasi 1,5 persen sesuai anjuran pemerintah pusat.
Saat ini indeks perkembangan harga (IPH) Kabupaten Bogor masih dalam kondisi deflasi, tercatat sebesar minus 0,12 persen.
“Sesuai arahan Mendagri, angka inflasi di bawah 1,5 persen tidak baik bagi produsen utamanya para petani dan nelayan. Kita tidak bisa hanya menyenangkan dari sisi konsumen tapi juga produsen jadi harus menjaga keseimbangan,” ungkap Bachril.
Ia pun melakukan berbagai upaya untuk melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor, salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM.
Selama tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah lebih dari 37 kali menggelar GPM di beberapa kecamatan yang telah menghasilkan omzet hingga Rp3,8 miliar. Program GPM ini memberikan subsidi berupa fasilitasi distribusi pangan dari Pemkab Bogor senilai Rp2.000 per kilogram.
"GPM selain diharapkan dapat menjadi pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor juga membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang lebih murah," ujarnya.
Upaya lainnya, Bachril meluncurkan Program Saung Inflasi yang menjual harga bahan pokok di bawah harga pasar melalui beberapa kios pangan tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bogor.
"Saung Inflasi, sauyunan urang ngajagi inflasi, jadi mari bersama-sama kita menjaga inflasi itu bahasa Indonesianya," ungkap Bachril.
Program ini memadukan dua pendekatan agar angka inflasi di Kabupaten Bogor tetap terjaga, yaitu mengoperasikan kios pangan serta membuat urban farming, yakni kegiatan bercocok tanam dan beternak di perkotaan untuk menghasilkan bahan pangan atau kebutuhan lain.
Kemudian, pengendalian inflasi juga dilakukan melalui Gerakan Tanam Padi di lahan sawah milik Kelompok Tani Janada, Desa Jagabaya, Parungpanjang.
Menurut dia, Gerakan Tanam Padi ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pengendalian inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bogor.
Bachril menjelaskan, penanaman padi jenis Impari dilakukan di lahan seluas sekitar dua hektare. Dengan luas tersebut, hasil panen diproyeksikan dapat mencapai 6,5 ton per hektare.
