Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggenjot kinerja perangkat dinas penghasil sejak awal tahun agar mampu meningkatkan penerimaan daerah usai gagal mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024.
"Kita evaluasi ini dan tentu saja akan kita genjot kinerja para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil untuk tancap gas sejak awal tahun agar PAD tahun ini meningkat," kata Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi di Cikarang, Kamis.
Ia meminta perangkat daerah penghasil segera mengambil langkah dengan menerapkan strategi maupun inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun ini.
Kolaborasi positif perangkat daerah dengan swasta juga diperlukan agar realisasi penerimaan daerah mampu mencapai target, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Termasuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
"Saya selalu ingatkan dalam beberapa kesempatan untuk menjaga iklim investasi, berikan insentif, permudah perizinan, gandeng perusahaan agar mau terus bekerja sama terutama dalam hal kepatuhan membayar pajak dan retribusi," katanya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Ani Gustini mengatakan berdasarkan hasil evaluasi tercatat potensi-potensi lain yang saat ini dapat dioptimalkan untuk peningkatan pendapatan daerah, salah satunya dari sektor pajak katering.
Mengacu data wajib pajak, persentase usaha katering yang sudah terdaftar dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi masih terbilang tidak sebanding. Dari total 7.000 lebih perusahaan, baru 349 usaha katering berstatus terdaftar di daerah itu.
"Harapan kami tentu seluruhnya, namun saat ini masih bertahap mungkin target sekitar 1.000 terlebih dahulu. Karena selain katering, kami tengah mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor," katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya menyatakan bahwa realisasi pendapatan 2024 lebih rendah dari target yang ditetapkan. Berdasarkan laporan per 31 Desember 2024, target sebesar Rp3,2 triliun hanya tercapai Rp2,8 triliun atau setara 86 persen.
Begitu juga dengan pendapatan sektor pajak daerah yang ditargetkan Rp2,7 triliun namun hanya tercapai Rp2,4 triliun atau 88,5 persen. Kemudian retribusi daerah, dari target Rp167 miliar, realisasi senilai Rp148 miliar, setara 88 persen.
Ia mengaku realisasi pendapatan daerah tersebut tidak mempengaruhi serapan anggaran yang justru menunjukkan hasil lebih baik. Dari total APBD 2024 sebesar Rp7,8 triliun, serapan anggaran telah mencapai lebih dari 90 persen.
"Persentase realisasi serapan anggaran ini masih bersifat sementara karena beberapa proses seperti rekapitulasi dana BOS oleh dinas pendidikan masih berlangsung. Namun secara keseluruhan, penyerapan sudah mencapai 90,74 persen. Untuk dinas teknis atau anggaran besar, realisasinya bahkan bisa mencapai lebih dari 95 persen," katanya.
Hudaya merinci beberapa dinas dengan capaian serapan anggaran signifikan seperti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan total anggaran Rp757 miliar, berhasil merealisasikan penyerapan Rp754 miliar atau 98 persen.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan anggaran Rp452 miliar, terealisasi Rp439 miliar atau 97 persen. Sementara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan anggaran Rp410 miliar, berhasil merealisasikan penyerapan Rp380 miliar atau 92 persen.
"Realisasi serapan anggaran masih berjalan. Setelah proses rekap selesai, kami akan memberikan laporan secara keseluruhan," kata dia.
