Kota Bogor (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jawa Barat M Rusli Prihatevy mengkritisi langkah pemerintah daerah setempat terkait berhentinya layanan Biskita Trans Pakuan.
"Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan. Terlebih di momen liburan saat ini," kata Rusli di Bogor, Kamis.
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan menghentikan operasional Biskita mulai 1 Januari 2025 sampai batas waktu maksimal selama 30 hari.
Rusli menilai, pemberhentian layanan secara sepihak ini bertolak belakang dengan perjuangan DPRD Kota Bogor yang telah mengupayakan agar layanan transportasi massal itu tetap berjalan.
Baca juga: DPRD ingatkan Pemkot Bogor lakukan kajian komprehensif operasional Biskita
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta Pemkot perbaiki sistem transportasi
Rusli menekankan bahwa selama pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor telah memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kota Bogor agar layanan Biskita Trans Pakuan tetap berjalan dengan adanya suntikan dana Rp10 miliar dari APBD.
Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub Kota Bogor tidak memberitahukan adanya rencana pemberhentian pelayanan. Rusli mengaku Informasi yang ia dapatkan berisikan kabar bahwa pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.
"Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian dan ini berdampak ke masyarakat. Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini," ujar Rusli.
Baca juga: DPRD Kota Bogor anggarkan Rp10 miliar pada APBD untuk Biskita Transpakuan
Ia juga mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator Biskita Trans Pakuan yang saat ini masih dikelola oleh PT. Kodjari. Sehingga ke depannya Rusli meminta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk menjadi operator Biskita, di samping membuka kesempatan bagi operator lain yang ada di Kota Bogor.
"Pemberhentian ini juga bisa jadi karena operator tidak siap di masa transisi ini. Kami tentunya mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator Biskita sekaligus meminta Organda Kota Bogor agar ikut terlibat. Sehingga tidak ada kesan monopoli layanan transportasi di Kota Bogor," tuturnya.
