Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, mengingatkan pemerintah kota (pemkot) setempat agar melakukan kajian yang komprehensif untuk operasional transportasi massal Biskita Transpakuan tahun depan menggunakan APBD Kota Bogor 2025.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata di Kota Bogor, Minggu, menjelaskan semangat DPRD Kota Bogor untuk mendanai subsidi Biskita Transpakuan didasari oleh keinginan memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat.
Oleh karenanya, kata Dadang, pelayanan tersebut harus dilandasi oleh kajian yang komprehensif dan riil agar anggaran yang dikeluarkan bisa tepat guna.
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta Pemkot perbaiki sistem transportasi
Baca juga: DPRD Kota Bogor anggarkan Rp10 miliar pada APBD untuk Biskita Transpakuan
“Jadi dengan anggaran Rp10 miliar yang sudah dianggarkan tahun depan, kami akan melakukan evaluasi dan mencatat perkembangan. Jika program ini bisa berjalan baik tentu kami akan menambahkan anggarannya,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima DPRD Kota Bogor, Biskita Transpakuan tahun depan beroperasi hanya di dua dari empat koridor yang ada. Sehingga Dadang juga memberi masukan kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor, agar bisa mengelola dua koridor Biskita Transpakuan yang tidak lagi beroperasi pada tahun depan.
Menurutnya, ini merupakan potensi besar yang harus bisa dimanfaatkan oleh Organda melalui konsorsium yang sudah dibangun.
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta Perumda Trans Pakuan buka data tentang pengelolaan Biskita
Hal tersebut, ditegaskan Dadang, bertujuan agar tidak ada kekosongan pelayanan dan menegaskan bahwa program transportasi yang dibangun di Kota Bogor memiliki manfaat bagi masyarakat, tidak hanya sekadar muncul dan hilang begitu saja seperti program transportasi lainnya.
“Itu silahkan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Kami dari DPRD siap mendukung Organda. Jadi kita punya program yang dibangun dari bawah, tidak hanya ngambil dari pusat,” ucapnya.
