Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran pangan, khususnya produk perikanan, untuk memastikan keamanan dan mutu pangan perikanan sepanjang Ramadan hingga Idul Fitri 2025.
"Kami bersinergi dengan BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran pangan, khususnya pangan asal perikanan di daerah," kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Ishartini.
Selama pelaksanaan kerja sama kedua pihak di lapangan, Ishartini mengatakan KKP dan BPOM akan berbagi hasil uji dan tim penguji. Adapun tempat-tempat yang dikunjungi bukan hanya pasar tradisional, tetapi juga pasar modern.
"Kami kompak saling berbagi hasil uji dan melakukan pemantauan di pasar tradisional maupun modern," kata Ishartini dalam keterangan pers yang dikutip ANTARA di Jakarta, Sabtu pagi.
Ishartini lebih lanjut mengatakan kerja sama erat KKP dengan BPOM dilaksanakan di semua unit pelaksana teknis (UPT Badan Mutu KKP) se-Indonesia.
Kepala UPT Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah, misalnya, bertemu dengan Kepala Balai POM Kalimantan Tengah guna berkoordinasi terkait dengan izin edar dan pengawasan produk perikanan dari UPI yang mengantongi sertifikat kelayakan pengolahan ikan (SKP).
Pada pertemuan itu, dibahas juga sinergi pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang merupakan program BPOM dan melibatkan komunitas pasar dalam menjaga kualitas pangan di wilayah Kalimantan Tengah, katanya.
"Intinya kami ingin mewujudkan pasar aman dan sehat," kata Ishartini.
Dalam upaya menjamin mutu dan keamanan pangan perikanan itu, Ishartini mengaku juga melibatkan pemerintah daerah.
Hal ini sejalan dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) atau program keamanan pangan berkesinambungan bersama lintas sektor di daerah, katanya.
Kerja sama ini ditujukan untuk penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada produk perikanan, seperti Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
Selain itu, bersama Pemerintah Daerah (Pemda), KKP pun melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi ikan mulai dari nelayan, pembudidaya, hingga pasar.
"Ini termasuk sertifikasi kualitas hasil tangkapan dan produk olahan," kata Ishartini.
Sinergi dengan pemda itu juga termasuk dalam penerapan budaya mutu di pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, dan fasilitas pengolahan ikan untuk menjaga mutu produk dari hulu ke hilir.
Pihaknya pun membangun sinergi dalam pelatihan untuk peningkatan pemahaman para nelayan dan pembudidaya tentang cara menjaga kualitas hasil perikanan serta penerapan teknologi yang lebih higienis, katanya.
"Kami tidak sendiri dalam melaksanakan penjaminan mutu, karena ada Pemda dan instansi lain yang turut bersinergi dengan kami," tutur Ishartini.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis bahwa upaya meningkatkan kualitas produksi perikanan nasional yang terus bertambah akan membantu mendongkrak nilai ekspor komoditas tersebut.
Karenanya, KKP akan terus mengutamakan peningkatan kualitas produksi dan budi daya berkelanjutan melalui pengoptimalan pelaksanaan lima program ekonomi biru, katanya.
