Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar konsultasi publik tahap I berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai tahapan pelaksanaan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu menyatakan KLHS tersebut untuk memastikan pelaksanaan program aman bagi kelestarian lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Konsultasi publik tahap I KLHS, katanya lagi, merupakan salah satu syarat penting dalam perizinan pemanfaatan lahan kehutanan pada pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantura Jawa.
"KLHS ini menjadi instrumen kunci untuk memastikan program revitalisasi tambak Pantura Jawa tetap berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan dan ramah lingkungan tidak merusak ekosistem pesisir dan lingkungan sekitar,” ujar Tebe dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pula, tahapan KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa program revitalisasi tambak Pantura Jawa untuk komoditas budi daya nila salin, tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan sosial.
Tambak di Pantura Jawa, ujarnya lagi, memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan dari sisi lingkungan, tata kelola dan ekonomi. Kondisi eksisting tambak tidak produktif, budi daya masih dilakukan secara tradisional, tidak ada tandon dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan produktivitasnya pun rendah yakni hanya 0,6 ton/ha/tahun.
Program revitalisasi tambak Pantura Jawa pada tahap awal tahun 2025 dengan target 20 ribu hektare akan dimulai di Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Baca juga: 10.000 hektare tambak tak produktif di Bekasi siap direvitalisasi
