Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyatakan keamanan pada teknologi digital akan mampu membantu mempercepat kemajuan desa mulai dari aspek pendidikan hingga perekonomian.
“Layanan berbasis teknologi digital harus dapat dimanfaatkan secara proporsional untuk berbagai kepentingan,” kata Direktur Advokasi Kerjasama Desa dan Perdesaan Kemendes PDT Dwi Rudi Hartoyo di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Rudi menuturkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia semakin pesat namun belum banyak masyarakat mampu akses terhadap manfaat teknologi.
Hal itu menyebabkan kesenjangan pemanfaatan layanan digital antara pemerintah kota dan pemerintah desa yang semakin lebar.
Rudi mengingatkan langkah masif mengimplementasikan digitalisasi terhadap masyarakat di desa harus memikirkan upaya mitigasi risiko yang dibawa oleh teknologi tersebut.
Hal itu terutama mengenai risiko keamanan data pribadi masyarakat yang sangat berpotensi untuk dicuri atau disalahgunakan sehingga justru akan mengurangi kebermanfaatan dari teknologi digital.
Untuk mengatasi risiko, terdapat sebuah solusi yang dibutuhkan yaitu teknologi monitoring dan control system digital berbasis inklusi keamanan data yang sangat representatif.
Jawa Timur menjadi provinsi prioritas pertama yang diperkenalkan mengenai teknologi monitoring dan control system baik kepada pemerintah, swasta, dan masyarakat agar tercipta ekosistem yang mendukung.
Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Timur Oetomo Sapto Amien menambahkan, desa terlebih dahulu memiliki perangkat pendukung mulai dari PC, Laptop, dan jaringan internet sebelum menerapkan keamanan digital.
Baca juga: Penggunaan TI oleh UMKM dorong transformasi digital
Baca juga: Menyeimbangkan inovasi teknologi dan keamanan siber
