Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat menggelar konsultasi publik dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2025–2029 untuk memperkuat sistem ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor Rudy Mashudi di Bogor, Senin, menjelaskan dokumen itu disusun setiap lima tahun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Dalam Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
RAD-PG disusun oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bapperida. RAD-PG itu mencerminkan sinergi lintas sektor dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang layak, bergizi, dan aman, dengan penguatan kelembagaan yang terintegrasi.
Untuk itu, Pemerintah Kota Bogor menginisiasi kembali penyusunan RAD-PG untuk periode 2025-2029. Menurut Rudy, RAD-PG strategis karena dua hal.
“Pertama, RAD PG adalah salah satu dokumen perencanaan mandatori yang diamanatkan Undang-Undang. Kedua, penyusunan saat ini bersamaan dengan Kota Bogor melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2025-2029,” ujar Rudy.
Menurut dia, penyusunan RAD-PG Kota Bogor ini pun istimewa karena seluruh pembiayaannya ditanggung oleh GAIN Indonesia.
“Kami berterima kasih kepada GAIN Indonesia yang telah bermitra dengan pemerintah kota untuk bersama-sama menyusun RAD-PG,” tuturnya.
Rudy berharap RAD-PG ini mampu menjawab tantangan yang dihadapi Kota Bogor di bidang ketahanan pangan dan gizi. Tantangan itu antara lain tingginya ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain, tidak terkelolanya PKL makanan/minuman dengan baik.
Kemudian, cadangan pangan pemerintah kota yang belum memenuhi standar ideal, harga pangan bahan pokok/strategis yang fluktuatif, konsumsi penduduk yang belum beragam dan bergizi seimbang, masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan.
Selain itu, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin maupun prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) selama 5 tahun terakhir, masih terdapat permukiman kumuh di seluruh wilayah kecamatan, hingga belum terkelolanya food loss and waste.
“Oleh karena itu, dalam RAD-PG ini dilakukan cross cutting permasalahan utama pangan dan gizi di Kota Bogor dan diperoleh langkah-langkah penting yang harus diselesaikan bersama-sama dengan koordinasi lintas sektor pemerintah maupun non pemerintah,” ujar Rudy.
Country Director GAIN Indonesia Agnes A. Mallipu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik antara GAIN Indonesia dengan Pemkot Bogor.
“Kami berharap dukungan GAIN Indonesia terhadap penyusunan RAD PG ini dapat mengakselerasi langkah-langkah lanjutan yang dianggap penting dan strategis oleh Pemkot Bogor dalam penanganan pangan dan gizi,” ujarnya.* (Adv).
