Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar konsultasi publik membahas penyediaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.
Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk menjaring masukan dan saran dari seluruh unsur terkait pembangunan infrastruktur PJU di wilayah Kabupaten Bekasi melalui skema kerja sama dimaksud.
"Melalui kerja sama seperti ini diharapkan dapat membantu pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bekasi, mengingat kemampuan APBD kita sangat terbatas, tidak hanya kerja sama penerangan jalan saja, tapi juga infrastruktur lain," katanya di Cikarang, Kamis.
Baca juga: Penjabat Bupati Bekasi tinjau proyek SPALDS-PJU lingkungan perumahan
Baca juga: Pemkab Bekasi perbanyak pemasangan PJU tingkatkan keamanan pengguna jalan
Dia mengatakan, pertemuan ini merupakan langkah awal kerja sama yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas dengan USAID Sinar dan PII serta beberapa kementerian terkait lain.
"Meskipun ada keterbatasan dari sisi anggaran, kita akan berupaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan lain, baik dalam bentuk bantuan maupun kerja sama seperti ini demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi," katanya.
Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Agus Budiono menyatakan, konsultasi publik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rencana kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha.
"Konsultasi ini memberikan ruang bagi stakeholder terkait untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta aspirasi terkait kebijakan dan mekanisme kerja sama yang akan dilaksanakan sebagai bahan penyempurnaan berikutnya yaitu pra studi kelayakan," katanya.
Dirinya berharap masukan dan saran dari berbagai elemen terkait kerja sama ini dapat memperkaya analisa kebijakan sekaligus membantu menyempurnakan perencanaan serta pelaksanaan.
"Juga dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus untuk membangun kepercayaan publik," kata dia.(KR-PRA).
