Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa peran perempuan sangat penting dalam penanggulangan bencana.
“Perempuan berperan penting dalam penanggulangan bencana, baik sebagai korban, pelaku, maupun pemimpin.” ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki dalam lokakarya nasional yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dikutip di Jakarta, Minggu.
Selama ini, pemahaman tentang kebencanaan disebut belum menyentuh perempuan dan penyandang disabilitas, sehingga perlu pendekatan gender untuk menguatkan peran kedua kategori tersebut dalam melakukan pengurangan risiko bencana.
Perempuan dapat berperan dalam berbagai fase bencana, mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana.
Begitu juga dengan kelompok penyandang disabilitas, mereka perlu mendapatkan hal yang sama dalam advokasi tentang kebencanaan.
Penanganan bencana tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama antara korban laki-laki, perempuan, orang tua, orang sakit, serta disabilitas.
Penanganan harus responsif gender karena data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencatat perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibanding laki-laki.
“Perempuan dan penyandang disabilitas adalah kelompok rentan dan marjinal yang akan lebih terdampak perubahan iklim dan risiko bencana, sebab mereka memiliki akses yang terbatas dan social exclusion yang mengurangi jaring pengaman,” kata Maliki.
Dia menyampaikan bahwa akses layanan kesiapsiagaan yang inklusif memastikan pelatihan prabencana, infrastruktur siaga bencana, serta informasi kebencanaan dapat diakses dan diterima oleh kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.
Penguatan jaring pengaman dan rehabilitasi inklusif perempuan dan penyandang disabilitas dinilai membutuhkan jaring pengaman dan skema rehabilitasi pascabencana yang inklusif dan berbasis gender.
Baca juga: Baznas RI lakukan edukasi mitigasi bencana pada 310 sekolah seluruh Indonesia
Baca juga: BNPB respons revisi UU Penanggulangan Bencana
