Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terpaksa menunda penambahan koridor BisKita Trans Wibawa Mukti dengan rute Terminal Kalijaya Cikarang-Kantor Pemda yang semula direncanakan beroperasi mulai akhir Februari atau awal Maret 2025.
"Penundaan disebabkan efisiensi anggaran yang berdampak pada alokasi dana untuk armada BisKita dari BPTJ Kementerian Perhubungan," kata Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Deni Hendra Kurniawan di Cikarang, Jabar, Senin.
Ia mengatakan penundaan penambahan koridor layanan transportasi massal dengan pola Buy The Service (BTS) tersebut tidak berdampak pada tahap uji coba untuk rute Stasiun Kereta Api Cikarang–Stasiun LRT Jatimulya yang masih terus berjalan hingga kini.
Pihaknya mengaku telah merencanakan dan menetapkan rute koridor kedua sejak akhir tahun lalu, namun kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan 20 armada bus yang sedianya mulai didatangkan bulan ini harus tertunda.
Pihaknya juga telah menyosialisasikan penambahan koridor baru dimaksud dengan skema pendanaan Kementerian Perhubungan kepada sejumlah unsur terkait termasuk organisasi angkutan darat dan pengusaha jasa angkutan umum.
"Namun, sesuai instruksi Presiden, sejumlah kementerian diminta melakukan efisiensi anggaran sehingga bantuan untuk kita tertunda, termasuk rencana alokasi 20 bus dari Kementerian Perhubungan," katanya.
Deni menjelaskan koridor baru itu akan melayani rute Terminal Kalijaya Cikarang menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, melewati Kantor Samsat Kabupaten Bekasi dan kawasan industri Jababeka.
Rencana pengoperasian koridor ini bertujuan untuk meningkatkan layanan transportasi bagi masyarakat sekaligus mengurangi volume kendaraan dengan mengubah pola pemakaian dari kendaraan pribadi ke transportasi massal guna mengatasi kemacetan.
"Kami akan sampaikan kepada Bupati Bekasi agar bantuan BisKita ini tetap dapat dialokasikan dalam pembahasan perubahan APBN 2025. Secara kajian teknis, semua sudah siap, tinggal menunggu ketersediaan anggaran," ucapnya.
Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan menyikapi kebijakan efisiensi anggaran tersebut, pemerintah daerah hanya sebatas mengajukan permohonan kembali agar bantuan BisKita tetap dialokasikan.
"Efisiensi anggaran merupakan kebijakan Presiden. Namun kami akan kembali mengajukan surat agar bantuan BisKita dapat dialokasikan sesuai rencana demi memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat," katanya.
Baca juga: Bekasi perpanjang tarif Rp0 Trans Wibawa Mukti
Baca juga: Biskita Trans Wibawa Mukti resmi beroperasi
Baca juga: Kabupaten Bekasi daerah pertama yang mampu anggarkan mandiri Trans Wibawa Mukti
