Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak akan menerapkan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara dengan formula work from anywhere (WFA) menjelang libur Lebaran 2025.
Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, di Semarang, Rabu, menjelaskan bahwa WFA yang diusulkan oleh Kementerian Perhubungan bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, terutama bagi ASN yang bekerja di Jakarta.
"WFA itu kaitannya dengan mudik dari Jakarta ke daerah. Kalau ASN Pemprov Jateng kan tidak mudik, justru kami yang menangani pemudik. Kalau WFA, nanti malah tidak ada yang bertugas," katanya.
Dalam rapat koordinasi dengan Kemenhub, kata dia, kebijakan WFA memang lebih relevan diterapkan bagi ASN di DKI Jakarta untuk mengurangi lonjakan pemudik saat arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.
Penerapan WFA juga tidak perlu diterapkan di lingkup Pemprov Jateng karena sudah ada libur panjang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sebagai daerah yang menjadi salah satu tujuan utama pemudik, ia mengatakan bahwa pihaknya justru menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus mudik dan layanan publik selama periode libur Lebaran.
"Dengan jadwal libur yang cukup panjang, kami rasa kebijakan WFA tidak terlalu diperlukan di lingkup Pemprov Jateng," kata Sumarno.
Baca juga: Kemenhub mulai antisipasi mudik Lebaran mulai 21 Maret 2025 usai usulan WFA disetujui
Baca juga: Menaker Yassierli sebut skema kerja WFA saat Lebaran 2025 perlu kajian tersendiri
