Pj Bupati Bogor evaluasi rendahnya realisasi anggaran belanja daerah

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri mengevaluasi rendahnya realisasi anggaran belanja daerah, hingga 25 Oktober 2024 baru di angka Rp7,4 triliun atau 65,07 persen dari total Rp11,4 triliun.

"Saya melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan di lingkup Pemkab Bogor. Karena memang realisasi kita masih rendah 65,07 persen, masih di bawah rata-rata nasional dan juga masih di bawah rata-rata provinsi," ujar Bachril usai rapat evaluasi, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Dari empat komponen belanja daerah, paling rendah realisasinya yaitu belanja modal 43,78 persen. Kemudian, belanja operasi 69,12 persen, belanja tak terduga 70,87 persen, dan paling tinggi belanja transfer sebesar 72,92 persen.

Baca juga: Ketua DPRD Bogor minta Pemkab efektif gunakan anggaran daerah
Baca juga: Realisasi anggaran belanja Pemkab Bogor hingga pertengahan Mei 2024 capai 21,5 persen

Bachril mengaku sudah mendengarkan permasalahan 10 perangkat daerah dengan realisasi belanja terendah dan memberikan beberapa solusinya.

"Saya minta juga untuk kegiatan yang sifatnya pembelian, pengadaan yang tidak terlalu terbelit-belit prosesnya bisa segera dipercepat, sesuai ketentuan yang berlaku," kata Bachril.

Ia menugaskan perangkat daerah untuk meminta kepada pihak ketiga atau pun penyedia barang dan jasa untuk segera melakukan penarikan anggaran, setelah mereka menyelesaikan kegiatan.

Beberapa perangkat daerah yang masih lamban menyerap anggaran belanja, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

Baca juga: Serapan APBD Kabupaten Bogor capai 71,86 persen

Bachril menargetkan realisasi anggaran belanja daerah pada dua pekan mendatang sudah berada di angka minimal 75 persen.

Menurut dia, sebagai bahan evaluasi ke depan, perangkat daerah bisa melakukan proses pengadaan barang dan jasa di tahun sebelumnya, agar awal tahun bisa langsung dilakukan pembayaran kegiatan.