Mataram (ANTARA) - Setiap pagi, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), memulai harinya dengan ritme yang sama dengan kota-kota lain, yakni deru kendaraan yang merayap perlahan di ruas-ruas jalan utama.
Di Jalan Pendidikan yang menjadi poros tiga sekolah sekaligus, antrean motor orang tua mengular bak gerbong tak berujung. Pukul 06.50 WITA, suara klakson bertalu-talu saat para siswa berhamburan turun tepat di depan gerbang.
Di antara keramaian itu, Silmi, siswi kelas VIII SMPN 7 Mataram, biasanya tiba dengan langkah cepat dan napas tersengal. Rumahnya di Karang Anyar cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki, tetapi ia tak punya pilihan lain selain berangkat lebih awal dari teman-temannya.
Kini, perubahan itu datang. Sejak transportasi gratis Trans Bening diuji coba, Silmi tak lagi tiba dengan wajah lelah. “Tidak capek lagi,” ujarnya dengan santai.
Ia kini duduk di salah satu bemo kuning, sebutan setempat untuk angkutan kota, yang datang teratur setiap siang, mengantar murid pulang sesuai rute. Bagi sebagian siswa, Trans Bening mungkin hanya fasilitas transportasi.
Namun bagi Silmi dan ratusan siswa lain, layanan itu menjelma menjadi jembatan menuju sekolah yang lebih ramah, tertib, dan setara.
Kota Mataram tengah menguji sebuah ide besar bahwa akses pendidikan yang baik tidak hanya soal ruang kelas dan kurikulum, melainkan juga soal perjalanan menuju dan pulang dari sekolah.
Di tengah kemacetan
Kepadatan lalu lintas di Mataram bukan cerita baru. Pada jam sekolah, kemacetan dapat muncul di ruas-ruas seperti Jalan Udayana, Pejanggik, Bung Karno, hingga Adi Sucipto. Titik-titik ini merupakan simpul sekolah yang setiap hari menjadi magnet ratusan kendaraan pribadi.
Data Dinas Perhubungan Kota Mataram menunjukkan pola yang konsisten yakni lonjakan kendaraan terjadi pada pukul 06.30–07.00 dan 13.00–14.00 WITA. Penyebab utamanya adalah fenomena antar jemput dengan motor atau mobil pribadi.
Dalam konteks kota dengan pertumbuhan kendaraan lebih cepat dari ketersediaan jalan, kondisi ini melahirkan persoalan ganda, yakni kemacetan dan tingginya risiko keselamatan pelajar.
Maka Dishub meluncurkan inovasi berupa Trans Bening, transportasi sekolah gratis berbasis bemo kuning, moda yang pernah berjaya pada 1980-an.
Program ini bukan sekadar romantisme masa lalu. Ia diciptakan sebagai solusi yang menautkan kebutuhan pelajar, kemacetan kota, dan pemberdayaan sopir lokal.
Program tersebut telah diuji coba sejak Oktober 2024 dengan mengoperasikan sepuluh bemo kuning khusus untuk SMPN 7 Mataram.
Lokasi ini dipilih karena dua alasan, yakni tingkat kemacetan yang tinggi akibat banyaknya siswa diantar orang tua, serta ketersediaan area parkir yang memadai untuk manuver bemo.
Pada mulanya, sekolah hanya mengoperasikan enam armada. Namun, setelah melihat antusiasme siswa yang terus meningkat setiap hari, pihak sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah, Wahidin memutuskan menambah jumlahnya menjadi sepuluh agar seluruh kebutuhan dapat terakomodasi dengan baik.
Dari total 1.400 siswa, ratusan di antaranya mengandalkan layanan ini untuk pulang sekolah.
Uji coba menunjukkan capaian rata-rata penumpang stabil di atas 90 persen, bahkan kerap melebihi kapasitas. Data inilah yang menjadi dasar pencanangan resmi pada 26 September 2025.
Trans Bening tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia masuk sebagai satu bagian dari upaya mengurangi kemacetan kota dan mendorong budaya transportasi publik.
Pelajar yang terbiasa naik bemo sejak muda diharapkan tumbuh dengan orientasi mobilitas yang lebih berkelanjutan, yakni tidak langsung bergantung pada sepeda motor begitu mereka beranjak dewasa.
Bemo kuning
Generasi 80-an Mataram mengenal bemo kuning sebagai moda yang mendominasi perjalanan harian. Kini, dari 98 unit yang masih terdaftar, hanya 10 yang lulus uji KIR dan dianggap layak jalan.
Sementara itu, aplikasi transportasi online dan kendaraan pribadi membuat pendapatan sopir bemo terus merosot.
Saleh, sopir Trans Bening, pernah menggambarkan masa-masa sebelum program itu berjalan sebagai periode ketika hidup terasa serba sulit. “Hidup segan mati pun tak mau,” begitu ia menyebutnya.
Kondisinya berubah setelah pemerintah kota memberikan insentif Rp1,5 juta per bulan, sebuah kepastian pendapatan yang baginya menjadi napas baru dan sumber syukur karena untuk pertama kalinya ada pemasukan yang stabil.
Program ini menjadi contoh pemberdayaan yang saling menguntungkan. Pemerintah menyediakan transportasi publik bagi siswa tanpa harus membeli armada baru. Sopir lokal diberdayakan, bukan digantikan. Dan kendaraan warisan kota tidak dibiarkan punah begitu saja.
Namun tantangannya tetap besar. Untuk memperluas layanan ke sekolah lain seperti SMPN 1, 2, dan 15 di Jalan Pejanggik, Dishub harus memastikan dua hal, yakni ketersediaan armada layak KIR dan kesiapan sekolah menyediakan ruang manuver. Tanpa itu, tujuan mengurai kemacetan bisa berbalik menjadi kontraproduktif.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin menegaskan bahwa rencana penambahan armada tidak bisa dilakukan sembarangan. Menurut dia, setiap bemo kuning tambahan harus lebih dulu memenuhi standar keselamatan agar tujuan utama program mengurangi kemacetan tidak justru menciptakan persoalan baru di lapangan.
Manfaat yang terasa
Trans Bening membawa sejumlah manfaat yang mulai terasa. Pertama, akses pendidikan menjadi lebih inklusif. Tidak semua siswa memiliki kendaraan pribadi. Angkutan gratis memberi kepastian kehadiran tanpa membebani orang tua.
Kedua, siswa mendapatkan ruang interaksi sosial yang lebih luas. Dalam bemo, percakapan tumbuh alami seperti tentang tugas sekolah, rencana pulang, atau sekadar canda ringan dengan sopir yang mereka sudah kenal.
Ketiga, jalan-jalan di sekitar sekolah mulai menunjukkan penurunan kepadatan pada jam siang. Beberapa guru SMPN 7 Mataram menyebutkan bahwa antrean motor orang tua berkurang signifikan.
Namun bukan berarti tanpa tantangan. Rute yang masih terbatas membuat sebagian siswa tetap harus berjalan kaki cukup jauh dari titik turun.
Di sisi lain, kapasitas armada harus terus ditambah agar siswa tidak berdesakan. Dari sisi anggaran, pemerintah kota membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mempertahankan insentif sopir dan perawatan armada.
Jika perluasan dilakukan ke banyak sekolah, Dishub harus mencari formula yang menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, keselamatan, dan dampak kemacetan.
Jalan ke depan
Trans Bening menghadirkan harapan bahwa layanan publik tak harus mahal atau modern untuk memberi dampak. Kadang, jawaban terbaik justru datang dari moda lokal yang dekat dengan keseharian warga.
Ke depan, ada sejumlah langkah yang dapat memperkuat program ini. Pertama, memperluas rute dengan pendekatan “zona pendidikan”. Dishub dapat memetakan sekolah-sekolah yang paling padat kendaraan dan mengembangkan layanan bertahap.
Kedua, mengintegrasikan Trans Bening dengan transportasi kota lain sehingga siswa SMA atau tingkat pendidikan lain bisa turut merasakan manfaat.
Ketiga, meningkatkan standar armada dengan revitalisasi bemo kuning yang belum layak jalan. Pemerintah dapat menggandeng bengkel lokal atau program CSR untuk mempercepat proses uji KIR.
Terakhir, edukasi kepada orang tua dan siswa mengenai pentingnya beralih ke moda publik harus terus dilakukan. Mobilitas adalah budaya, dan budaya hanya berubah ketika seluruh komponen masyarakat ikut bergerak.
Pada akhirnya, Trans Bening bukan hanya soal perjalanan pulang sekolah. Ia adalah investasi sosial yang menanamkan kebiasaan baik, yakni tertib berlalu lintas, peduli lingkungan, dan percaya bahwa layanan publik bisa memberi kenyamanan.
Di tengah kota yang terus tumbuh, Mataram sedang belajar menemukan ritmenya kembali lebih tenang, lebih efisien, dan lebih manusiawi. Bagi para siswa yang kini pulang dengan tersenyum dari jendela bemo kuning, perubahan itu sudah dimulai.
