Pemerintah siapkan teknologi WIM di kawasan industri dukung zero ODOL pada 2027

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan teknologi Weigh in Motion (WIM) — atau sistem penimbangan kendaraan saat bergerak — untuk mengukur berat kendaraan angkutan secara langsung di jalan guna mendukung kebijakan bebas kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih (zero over dimension over load/ODOL) pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan fasilitas WIM ditempatkan di sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan industri serta jalur dari pelabuhan menuju kawasan industri.

“Kita harus pastikan sebelum sebuah truk bergerak dari satu titik ke titik yang lain, termasuk dari misalnya dermaga pelabuhan menuju ke kawasan industri maupun sebaliknya, itu disiapkan alat timbang,” ujar AHY dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pengamat: Insentif diperlukan untuk wujudkan zero ODOL di 2027

Menurut AHY, penerapan teknologi WIM menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kendaraan angkutan beroperasi sesuai dengan standar dimensi dan muatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan zero ODOL ditujukan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan dengan dimensi atau muatan berlebih sekaligus menekan kerusakan infrastruktur jalan.

AHY mengatakan kendaraan ODOL telah menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan yang membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk perbaikan.

Ia menyebut setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih dari Rp40 triliun untuk memperbaiki jalan-jalan rusak akibat truk-truk ODOL.

Ia menilai pengurangan kendaraan ODOL diharapkan tidak hanya meningkatkan keselamatan lalu lintas, tetapi juga memperpanjang usia infrastruktur jalan.

Namun, pemerintah juga mempertimbangkan dampak penerapan zero ODOL terhadap biaya angkutan dan kelancaran distribusi logistik.

AHY mengatakan pemerintah mendorong transformasi sektor transportasi darat, termasuk dengan menggeser sebagian angkutan barang dari jalan raya ke moda kereta api.

Baca juga: Menko IPK sebut kebijakan Zero ODOL diharapkan berlaku Januari 2027

Ia menyebutkan saat ini sekitar 80 persen transportasi barang masih menggunakan jalan raya. Pengalihan sebagian angkutan ke kereta api diharapkan dapat mengurangi beban jalan sekaligus menjaga kelancaran distribusi logistik.

“Kalau sebagian digeser menjadi transportasi menggunakan kereta, ini juga akan mengurangi beban tersebut,” ujarnya.

Selain penyediaan WIM, penerapan zero ODOL akan didukung penegakan hukum melalui kerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan pemangku kepentingan terkait.

AHY menegaskan kebijakan tersebut tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keselamatan, kualitas infrastruktur, dan kelancaran sektor logistik nasional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.