Target partisipasi tinggi masyarakat di daerah pemilih terbanyak

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Gempita penyelenggaraan pesta demokrasi sudah di depan mata. Selayaknya pesta, semakin banyak yang berpartisipasi tentu akan semakin meriah, begitupun dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Agar seluruh warga bisa berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya, menjadi tugas para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke berbagai lapisan masyarakat.

Memang tidak mudah, terlebih di daerah dengan jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak di Indonesia, yakni Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Daerah ini memiliki penduduk 5,4 juta jiwa dan DPT 3,8 juta pemilih.

Tingginya partisipasi masyarakat juga tergantung dari beberapa pihak dan faktor pendukung. Misalkan, tim sukses masing-masing calon secara intensif ikut melakukan sosialisasi dan mendekati masyarakat. Kemudian, parpol berperan aktif menyokong calon presiden (capres) koalisinya.

Lalu, media berperan aktif dalam diseminasi informasi, serta penyelenggara pemilu bekerja profesional. Selain itu, tentu saja masyarakat antusias dengan figur dan program yang ditawarkan.

Kini, hajatan Pemilu 2024 tinggal menyisakan waktu sekitar satu bulan lagi. Berbagai tahapan sejauh ini sudah dilaksanakan dengan lancar demi menjamin seluruh warga yang memiliki hak suara bisa menggunakannya di tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Forkopimda Bogor perkuat kolaborasi pemilu damai minimalisir politik identitas

Pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun itu juga menjadi pengharapan warga Kabupaten Bogor untuk menentukan siapa yang layak menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk lima tahun ke depan.

Selain itu, masyarakat juga ingin memiliki wakilnya di lembaga legislatif mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga pusat yang benar-benar bisa menjadi pejuang aspirasi rakyat, bukan hanya bagi partai mereka.

Para komisioner KPU Kabupaten Bogor yang dilantik beberapa pekan lalu ini menargetkan partisipasi pemilu di Kabupaten Bogor mencapai 83 persen, naik dibandingkan 2019 lalu, dan di atas target nasional 82 persen pada Pemilu 2024.

Jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Bogor pada Pemilu 2019 lalu mencapai 82 persen di saat pemerintah pusat menargetkan 77,5 persen partisipasi secara nasional.

Meskipun empat dari lima komisioner merupakan sosok baru, KPU Kabupaten Bogor optimistis pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan aman serta menjamin seluruh warga Kabupaten Bogor bisa menyalurkan suaranya.

Adapun lima komisioner KPU Kabupaten Bogor periode 2024-2029 Muhammad Adi Kurnia (ketua), dengan anggota: Adi Saputro, Aprian Wahyudi, Asep Saepul Hidayat dan Ricky Sitepu. Melihat komposisi komisioner KPU ini, Asep Saepul Hidayat menjadi senior di KPU Kabupaten Bogor karena kali ini merupakan periode keduanya sebagai komisioner KPU.


Pemilih terbanyak

KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 3.889.441 orang terdiri dari 1.982.664 laki-laki dan 1.906.777 perempuan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan DPT Kabupaten Bogor pada Pemilu 2019 yang hanya sebanyak 3.494.743 orang.

Kemudian, KPU Kabupaten Bogor juga menetapkan 15.228 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 435 desa/kelurahan yang ada di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Guna meminimalisasi terjadinya sengketa atau permasalahan terkait daftar pemilih, KPU sudah menyiapkan berbagai strategi, antara lain, melakukan koordinasi hingga tingkat RT/RW untuk memastikan tidak ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT.

Baca juga: Bawaslu Bogor kumpulkan camat dan lurah ingatkan netralitas ASN selama Pemilu 2024

Kemudian melakukan sosialisasi secara masif terkait DPT. Warga juga diminta proaktif untuk memastikan bahwa dirinya tercantum dalam DPT. Jika tidak tercantum maka bisa segera melapor kepada pihak kelurahan di mana warga tersebut tinggal agar bisa masuk dalam DPT tambahan (DPTb).

Pendataan DPtb ini menyasar masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bogor namun KTP-nya masih tercatat di luar daerah. Beberapa tempat yang menjadi sasaran yaitu kampus-kampus, sehingga nantinya mereka bisa memilih di TPS-TPS terdekat.

Upaya itu dilakukan agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak pilihnya, terutama dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Karena, untuk Pemilihan Legislatif hak pilihnya perlu disesuaikan dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

KPU Kabupaten Bogor melakukan dua tahap pendataan DPTb. Tahap pertama ditargetkan selesai 30 hari sebelum hari pencoblosan, yakni 14 Januari 2024. Kemudian, tahap kedua dilakukan hingga tujuh hari sebelum pemilihan yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.


Pemilih pemula

Menjadi daerah dengan pemilih terbanyak, Kabupaten Bogor juga otomatis memiliki pemilih pemula atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam jumlah yang banyak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor menargetkan sebanyak 136.258 orang kategori pemilih pemula membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjelang Pemilu 2024.

Dari target tersebut, 103.788 orang diantaranya telah melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan masih terdapat 32.470 orang belum melakukan perekaman hingga 3 Januari 2023.

Baca juga: KPU Bogor terima kedatangan 817.283 lembar surat suara untuk Pemilu 2024

Disdukcapil Kabupaten Bogor pun gencar mengimbau masyarakat yang telah berusia 17 tahun pada 14 Februari nanti, agar melakukan perekaman e-KTP. Mereka sudah bisa melakukan perekaman, tapi e-KTP diberikan setelah usianya 17 tahun.

Target perekaman diprioritaskan di beberapa wilayah yang tercatat memiliki jumlah pemilih pemula terbanyak, seperti Kecamatan Cibinong terdapat 8.775 orang.

Kemudian ada Kecamatan Gunungputri dengan 7.227 orang, Kecamatan Cileungsi dengan 6.838 orang, Kecamatan Bojonggede dengan 6.319 orang, dan Kecamatan Citeureup dengan 5.509 orang.

Sementara itu untuk 35 kecamatan lainnya memiliki jumlah pemilih pemula yang relatif sama dengan rata-rata seribu hingga empat ribu orang.

Disdukcapil Kabupaten Bogor terus berupaya menuntaskan perekaman 136.258 orang DP4 tersebut guna memaksimalkan hak pilih masyarakat saat pesta demokrasi tiba.