Jakarta (ANTARA) - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk memperkuat empat hal, yakni soal regulasi impor, kepastian penyediaan energi, penguatan sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung menjelang negosiasi dengan Apple yang diselenggarakan pada 7--8 Januari.
Bhima dihubungi di Jakarta, Senin menjelaskan untuk kepastian regulasi impor perlu dilakukan mengingat perusahaan teknologi besar seperti Apple sangat membutuhkan kepastian hukum yang kondusif.
"Pemerintah dalam lima bulan mengganti regulasi impor sebanyak tiga kali, terakhir Permendag 8/2024, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Diharapkan regulasi soal kepastian impor beserta pengawasannya harus lebih clear," katanya.
Selanjutnya, Bhima mengatakan perusahaan sekelas Apple harus berkomitmen untuk melakukan proses produksi yang rendah karbon, sebelum menentukan lokasi pabrik.
Oleh karena itu dalam proses negosiasi, diharapkan pemerintah melibatkan PLN untuk membantu menyediakan energi terbarukan di kawasan industri.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk memperkuat sumber daya manusia dalam menyambut investasi Apple, pemerintah perlu melakukan penyelarasan materi pelatihan kerja di sekolah-sekolah vokasi yang ada.
Sedangkan memperkuat infrastruktur pendukung bisa dilakukan melalui koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan revitalisasi di kawasan industri.
"Infrastruktur pendukung di kawasan industri belum sepenuhnya memadai. Biaya logistik juga mahal. Di sini tugas pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemda bisa lebih dioptimalkan terutama revitalisasi fasilitas di kawasan industri existing," katanya.
Baca juga: Menperin: Negosiasi dengan Apple tak mudah
Baca juga: Kemenperin: utamakan nasional dalam negosiasi dengan Apple
