DPRD Kabupaten Bekasi mendapati adanya keluhan pedagang atas kondisi pasar yang semakin tidak teratur akibat konflik internal kontraktor pelaksana pembangunan hingga membuat banyak konsumen beralih transaksi.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar mengatakan kondisi pasar ini merupakan buntut dari konflik internal pengembang hingga berujung pada saling gugat di pengadilan. Konflik ini membuat pedagang menjadi korban.
Salah seorang pedagang setempat Ikbal (55) mengaku masalah lain muncul setelah proses pemindahan pedagang dari tempat penampungan sementara terselesaikan yakni ketiadaan lahan parkir yang berdampak pada proses bongkar muat menjadi terhambat.
"Jadi seperti sepele tetapi ternyata sangat terasa oleh kami. Walaupun ini pasar induk tapi kalau liat kondisinya seperti ini mah yang beli tidak jadi masuk," katanya.
Ikbal yang sehari-hari berjualan bumbu masakan ini mengatakan omzet penjualan merosot 30-40 persen dari semula bisa menjual hingga 200 ton per bulan kini hanya 120-150 ton saja.
"Kian hari, penurunan penjualan terus terjadi. Terasanya sejak awal pasar mau dibangun, pindah ke penampungan, terus sekarang ke sini (lapak baru), makin terasa," ucap dia.
Ketua Koordinator Forum Komunikasi Pedagang Pasar Induk Cibitung Asip Damiri mengatakan kondisi pasar yang semrawut ini membuat banyak pembeli beralih ke pasar induk lain, di antaranya Pasar Kramat Jati Jakarta dan Pasar Cikopo Purwakarta.
"Jadi walaupun Cikopo sama Kramat Jati lebih jauh tapi lebih teratur. Parkir gampang, akses ke lapak sama angkut-angkut ke mobil gampang dibanding di sini. Jadi kami pedagang yang rugi," katanya.
Pedagang jeruk dan bumbu ini mengaku penjualan turut merosot. "Biasanya sehari barang bisa habis satu sampai dua ton, sekarang paling bagus delapan kuintal," katanya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar mengatakan kondisi pasar ini merupakan buntut dari konflik internal pengembang hingga berujung pada saling gugat di pengadilan. Konflik ini membuat pedagang menjadi korban.
Sunandar meminta pemerintah daerah menyelesaikan persoalan ini dengan menyiapkan lahan parkir di sekitar lokasi. Karena setelah terjadi konflik, kewenangan pengelolaan pasar diambil alih pemerintah daerah sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Himawan Abror mengatakan selain parkir, jalur pejalan kaki di dalam pasar juga banyak yang beralih fungsi menjadi tempat pedagang menyimpan barang dagangan.
"Kami juga meminta UPTD pasar mengarahkan pedagang tidak menggunakan jalur pejalan kaki untuk tempat menyimpan barang dagangan. Kalau perlu diberlakukan surat peringatan," ucap dia.
Berdasarkan pantauan di Pasar Induk Cibitung, gedung lapak baru di bagian tengah pasar kini telah ditempati para pedagang sedangkan lokasi penampungan di bagian belakang telah dirobohkan.
Perpindahan pedagang ini tidak dibarengi dengan pengaturan lalu lintas kendaraan dan parkir. Masuk dan keluar kendaraan masih dari pintu yang sama. Kemudian di sepanjang lorong antargedung dipadati motor dan mobil losbak. Beberapa kendaraan bahkan parkir di bagian tengah jalan.
Kondisi ini membuat akses menuju lapak para pedagang sulit, padahal tidak sedikit para pembeli yang datang dengan membawa kendaraan besar.
