Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan nasional RI tercatat mencapai 47.817 kilometer (km) pada 2022.
“Hasil pembangunan infrastruktur vital meningkat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Panjang jalan yang sebelumnya tercatat 46.432 km tahun 2014, meningkat 1.385 KM menjadi 47.817 km pada tahun 2022," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani menjelaskan, tidak hanya peningkatan dalam infrastruktur jalan utama, total panjang jalan provinsi dan kabupaten atau kota juga tercatat meningkat dari 464.280 kilometer menjadi 501.344 kilometer.
Baca juga: Angka kemiskinan ditargetkan turun ke 6,5-7,5 persen
Jalan tol tercatat peningkatan sebesar 1.500 km, yaitu dari 930 km pada 2014 meningkat menjadi 2.499 km pada 2022. Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa masih ada 1.800 km proyek lagi yang akan diteruskan.
Tak hanya infrastruktur jalan, jumlah infrastruktur bendungan juga bertambah sebanyak 27 bendungan sejak 2014 lalu. Penambahan tersebut diikuti kapasitas pembangkit listrik juga meningkat lebih dari 20 giga watt.
Selain itu, kapasitas irigasi juga meningkat dari 110 ribu hektare pada 2014, menjadi 303 ribu hektare pada 2022.
Baca juga: Menkeu: Penerimaan pajak negara bertambah 33,78 persen pada kuartal I-2023
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, kebijakan belanja 2024 diarahkan untuk menuntaskan proyek prioritas strategis yang mencakup pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan pemilu 2024.
"Pembangunan IKN adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan, serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu di pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan pemilu 2024 diharapkan mewujudkan iklim demokrasi Indonesia yang semakin sehat dan kondusif," ujarnya.
Baca juga: Menkeu: Pemberian gaji ke-13 bagi ASN akan dimulai pada Juni 2023
Selaras dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik dan ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah, sinergi, dan harmonisasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional yang efisien.
