Jakarta (ANTARA) - Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari sebelumnya Rp6.000/kg menjadi Rp 6.500/kg.
Selain itu, menurut Ketua Pataka Ferry Sitompul, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, apresiasi juga terkait kenaikan anggaran revitalisasi irigasi tahun 2025 menjadi Rp12 triliun sebagai kebijakan yang menindaklanjuti saran dan rekomendasi Pataka.
"Kebijakan tersebut menunjukkan willingness atau keberpihakan yang serius dalam mewujudkan swasembada pangan dan perlindungan terhadap pertanian dalam negeri," ujarnya.
Dia menambahkan rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan hasil Survei Keragaan Produksi dan Harga Beras Nasional, sehingga merupakan hasil olah data secara ilmiah berdasarkan kondisi riil di lapangan atau science based policy.
Baca juga: Bapanas sebut penyesuaian HPP gabah-beras-jagung untuk dukung target swasembada pangan
Dikatakannya, pihaknya mengusulkan kenaikan HPP GKP menjadi Rp6.500/kg agar penyerapan GKP untuk dijadikan cadangan pangan pemerintah/cadangan beras pemerintah (CPP/CBP) dapat dilakukan sepanjang tahun.
Data menunjukkan bahwa harga GKP di tingkat petani Agustus-Oktober 2024 selalu melebihi HPP, sehingga penyerapan GKP oleh pemerintah kurang optimal.
Namun, tambahnya, yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah adalah upaya mengantisipasi dampak dari kenaikan HPP GKP tersebut.
"Pemerintah perlu memastikan harga beras di konsumen tetap bisa terkendali dan tetap terjangkau oleh masyarakat," katanya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan transformasi dan optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan gabah dan beras dalam negeri.
Baca juga: HKTI usulkan HPP gabah kering panen di tingkat petani naik jadi Rp6.757 per kg
Jika diperlukan, menurut Ferry, Perum Bulog bisa terjun ke kecamatan atau desa untuk membeli langsung gabah di petani atau bisa bermitra dengan kelompok tani dan koperasi petani.
Upaya menuju swasembada beras terutama dalam ketersediaan dan stabilisasi harga beras perlu didukung lembaga di bawah koordinasi Presiden langsung, sehingga meminimalisir intervensi dan mempercepat koordinasi.
Menurut dia, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan transformasi Perum Bulog untuk kembali pada fungsi semula sebagai penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.
Dasar hukum yang kuat, perluasan kewenangan, penguatan kelembagaan, dan penguatan anggaran menjadi hal yang penting dalam mewujudkan transformasi Perum Bulog.
Baca juga: Menetapkan angka ideal untuk harga gabah dan beras di Indonesia
Selain itu, tambahnya, pihaknya memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan penanganan dampak iklim/cuaca dengan melakukan program revitalisasi saluran irigasi dan memastikan saluran irigasi teknis berfungsi dengan baik, pompa, teknologi konservasi air yang sangat diperlukan, guna memastikan ketersediaan air di lahan pertanian, terutama saat musim kemarau panjang.
Hal ini terkait hasil survei Pataka yang menunjukkan pada periode Desember 2024 terjadi penurunan produksi di wilayah amatan antara 14-15 persen dan penurunan produktivitas sekitar 9 persen yang diakibatkan masih terdapat areal sawah yang tidak terairi dan mengalami kekeringan karena rusaknya saluran irigasi atau tidak terdapat saluran irigasi yang memadai.
"Kami akan senantiasa memantau dan mengawal pembangunan pertanian menuju swasembada pangan pada 2027," ujar Ferry.
